Gelombang Kebencian Tutup Sekolah Anak-Anak Rohingya di Malaysia

Bayang-bayang ketakutan kini menyelimuti permukiman komunitas Rohingya di beberapa wilayah Malaysia. Sedikitnya sembilan pusat pendidikan informal yang selama ini menjadi satu-satunya oase belajar bagi anak-anak pengungsi terpaksa menghentikan kegiatan. Bukan karena pandemi atau bencana alam, melainkan karena eskalasi ujaran kebencian dan intimidasi yang kian sulit dibendung. Sekolah-sekolah sederhana itu—sering kali hanya berupa ruang sewa sempit berdinding tripleks—mendadak lengang setelah rentetan ancaman verbal dan aksi tekanan dari kelompok tertentu mengguncang rasa aman para murid dan tenaga pengajar. Keputusan menutup sekolah diambil dengan hati hancur oleh para relawan yang tahu betul bahwa pendidikan adalah satu-satunya jembatan menuju masa depan yang lebih bermartabat bagi anak-anak yang lahir dari pelarian genosida.

Intimidasi yang Membungkam Harapan

Pemicu utama gelombang penutupan ini adalah masifnya kampanye kebencian yang menyebar di dunia maya maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Retorika xenofobia yang menuding para pengungsi sebagai penyebab masalah ekonomi dan sosial melukai, tetapi lebih dari itu, ia mulai berubah menjadi aksi nyata di lapangan. Sejumlah orang tua murid menceritakan bagaimana anak-anak mereka diteriaki hinaan berbau rasial saat berjalan menuju kelas. Beberapa guru sukarelawan bahkan menerima ancaman langsung yang membuat mereka mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarga. Di satu lokasi, gerbang sekolah dicoret dengan grafiti penuh amarah; di tempat lain, massa kecil sempat berunjuk rasa sambil menyuarakan penolakan terhadap keberadaan komunitas pengungsi. Suasana psikologis menjadi begitu toksik sehingga kegiatan belajar-mengajar tak mungkin dijalankan tanpa risiko konfrontasi yang lebih besar. Banyak orang tua akhirnya lebih memilih mengurung anak-anak mereka di dalam rumah kontrakan sempit ketimbang membiarkan mereka menjadi sasaran kebencian di ruang publik.

Situasi ini diperburuk oleh posisi hukum yang serbaterbatas. Malaysia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga para pencari suaka Rohingya tidak memiliki status legal formal. Akses mereka ke sistem pendidikan nasional hampir mustahil. Keberadaan sekolah-sekolah komunitas yang dikelola LSM atau sesama pengungsi pun sejatinya berjalan dalam wilayah abu-abu—tidak sepenuhnya diakui, namun selama ini dibiarkan beroperasi selama tidak menimbulkan gejolak. Kini, ketika tekanan publik meningkat tajam, ruang toleransi itu menyempit drastis. Alih-alih mendapatkan perlindungan, komunitas yang sudah dua kali menjadi korban—pertama di tanah airnya sendiri, kedua di rantau—kembali dipaksa menanggung beban sebagai kambing hitam.

Generasi yang Terampas Masa Depannya

Bagi anak-anak pengungsi, sekolah bukan sekadar tempat belajar membaca dan berhitung. Ia adalah zona pemulihan trauma, ruang di mana mereka bisa sejenak melupakan memori kekerasan yang menghancurkan desa-desa mereka di Rakhine. Di ruang kelas darurat itu, mereka menemukan rutinitas, pertemanan, dan secercah normalitas di tengah hidup yang serba tidak pasti. Kini, dengan ditutupnya pusat-pusat belajar tersebut, ribuan anak terancam tenggelam dalam kehampaan hari-hari tanpa struktur. Tanpa intervensi segera, putusnya akses pendidikan ini akan menciptakan lingkaran setan: anak-anak tanpa keterampilan dasar akan tumbuh menjadi dewasa yang rentan eksploitasi, terperangkap dalam kemiskinan, dan terus dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Sejumlah laporan lokal menyebutkan bahwa sebagian anak mulai bekerja serabutan di sektor informal atau terlibat dalam kegiatan berisiko demi membantu ekonomi keluarga. Yang lebih menyayat hati, angka pernikahan dini pada anak perempuan pengungsi dikhawatirkan melonjak seiring hilangnya perlindungan yang sering kali diberikan secara tidak langsung oleh lingkungan sekolah.

Para pekerja kemanusiaan yang bertahun-tahun merintis proyek pendidikan di tengah keterbatasan mengaku frustrasi. Mereka menyaksikan kerja keras yang dibangun dengan penuh dedikasi runtuh hanya dalam hitungan minggu akibat kampanye kebencian yang sulit dilacak aktor intelektualnya. Beberapa guru nekat melanjutkan pengajaran secara sembunyi-sembunyi dalam kelompok kecil, namun model seperti ini tidak berkelanjutan dan tetap dibayangi ketakutan akan penggerebekan. Organisasi-organisasi internasional dan badan PBB telah menyuarakan keprihatinan mendalam, tetapi hingga saat ini respons konkret masih tertatih-tatih. Padahal, Malaysia menampung lebih dari 100.000 pengungsi Rohingya yang sebagian besar tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan formal. Hilangnya sekolah komunitas berarti hilangnya salah satu pilar terakhir yang menjaga martabat generasi muda pengungsi.

Di tengah gelapnya situasi, kisah-kisah kecil tentang keberanian masih bermunculan. Beberapa warga lokal yang menolak kebencian mulai menawarkan ruang aman alternatif, membuka pintu rumah mereka untuk sesi belajar privat, atau menyumbangkan buku dan alat tulis. Solidaritas senyap ini menjadi pengingat bahwa hati nurani belum sepenuhnya padam. Namun, upaya-upaya tersebut terlalu kecil untuk menggantikan skala kerusakan yang sudah terjadi. Para aktivis menyerukan agar pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas melawan ujaran kebencian dan menyediakan mekanisme perlindungan sementara bagi pendidikan anak pengungsi, sembari menunggu solusi jangka panjang yang lebih adil. Tanpa tindakan nyata, penutupan sembilan sekolah ini hanya akan menjadi awal dari gelombang kepunahan hak belajar yang lebih luas, mengubur impian ribuan anak yang sesungguhnya tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam status tanpa kewarganegaraan.