GARUT — Dedi Mulyadi Soroti Ketimpangan Anggaran Jalan Rusak Garut

Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Kabupaten Garut kembali memicu gelombang kritik publik secara meluas. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons keras banyaknya aduan masyarakat yang mengeluhkan lambatnya penanganan akses transportasi darat di daerah tersebut. Dalam evaluasi utamanya, pria yang akrab disapa KDM ini menilai adanya ketimpangan nyata dalam pengalokasian anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk tahun anggaran 2026.

Jalan raya yang berlubang dan bergelombang tidak hanya mengancam keselamatan para pengguna jalan, tetapi juga merumpuhkan urat nadi perekonomian lokal. Garut, yang dikenal sebagai salah satu sentra pertanian, peternakan, dan pariwisata unggulan di Jawa Barat, sangat bergantung pada kelancaran konektivitas antarwilayah. Ketimpangan alokasi anggaran ini pun dianggap sebagai akar masalah dari tak kunjung usainya persoalan infrastruktur dasar di daerah tersebut.

Ketimpangan Anggaran dan Skala Prioritas Daerah

Berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, porsi anggaran yang dialokasikan Pemkab Garut untuk sektor perbaikan dan pemeliharaan jalan dinilai jauh dari kata memadai jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KDM menyoroti bahwa alokasi belanja operasional dan birokrasi masih menelan porsi sangat besar, sementara alokasi untuk infrastruktur publik yang vital justru terpinggirkan.

"Kita tidak bisa membiarkan rakyat terus bertaruh nyawa di jalanan yang rusak sementara anggaran daerah habis untuk urusan operasional yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Harus ada keberanian politik dari Pemkab Garut untuk merombak struktur APBD 2026 agar lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur," tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut KDM, ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya penetapan skala prioritas pembangunan di tingkat kabupaten. Kerusakan jalan di wilayah Garut Selatan dan jalur-jalur penghubung antar-kecamatan seharusnya mendapat porsi pembiayaan utama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh puluhan ribu warga setiap harinya.

Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Perekonomian Lokal

Ketidakseimbangan alokasi ini secara langsung memperburuk efisiensi distribusi hasil pertanian dari desa menuju pusat kota maupun luar daerah. Para petani dan pelaku usaha kecil harus menanggung biaya logistik yang jauh lebih tinggi akibat kerusakan armada angkutan serta bertambahnya waktu tempuh pengiriman barang.

Selain sektor pertanian, industri pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut turut mengalami kemerosotan. Akses menuju destinasi wisata utama yang memprihatinkan membuat tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis.

"Pembangunan dan perbaikan jalan adalah bentuk investasi jangka panjang yang dampaknya langsung menggerakkan perekonomian warga. Ketika jalannya mulus, harga komoditas menjadi stabil, biaya distribusi turun, dan pariwisata akan kembali bergairah," ujar KDM memberikan penekanan emosional terkait pentingnya pemerataan infrastruktur.

Perbandingan Alokasi Anggaran dan Kebutuhan Ideal

Guna memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai kondisi penganggaran, berikut adalah analisis perbandingan antara porsi alokasi anggaran jalan yang ada saat ini dengan standar ideal pembangunan infrastruktur daerah:

Langkah Intervensi dan Evaluasi dari Pemprov Jabar

Menindaklanjuti temuan ketimpangan anggaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan tinggal diam. KDM menyatatakan bahwa pihak provinsi siap mengintervensi melalui penyaluran bantuan keuangan khusus (bankeu), dengan syarat Pemkab Garut wajib melakukan re-refocusing dan merevisi alokasi APBD 2026 agar lebih proporsional.

Pemprov Jawa Barat juga akan memperketat proses evaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD Kabupaten Garut sebelum disahkan secara resmi. Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar difokuskan untuk menyelesaikan krisis jalan rusak yang telah bertahun-tahun mengganggu kesejahteraan warga Garut.