Filipina Tegaskan Pemulangan Harry Roque dan Elizaldy Co Bukan Persekusi Politik

MANILA — Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk memulangkan mantan juru bicara kepresidenan Harry Roque dan mantan anggota parlemen dari partai Ako Bicol, Elizaldy Co, murni merupakan penegakan hukum dan bukan bentuk penindasan atau persekusi politik. Kedua tokoh tersebut saat ini masuk dalam daftar buronan otoritas Manila menyusul sejumlah penyelidikan hukum yang tengah berlangsung.

Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Kehakiman Fredderick Vida dalam sebuah konferensi pers di Manila pada Kamis waktu setempat. Vida meminta kerja sama penuh dari otoritas di negara-negara Eropa, tempat di mana Roque dan Co diyakini tengah mencari perlindungan atau bermukim untuk menghindari proses peradilan di dalam negeri.

Kronologi dan Perkembangan Status Buronan

Proses hukum terhadap Harry Roque dan Elizaldy Co mengalami peningkatan intensitas setelah serangkaian penyelidikan kongres dan dakwaan peradilan pidana dikeluarkan oleh lembaga berwenang di Filipina. Berikut adalah linimasa eskalasi perkara yang menyeret kedua figur publik tersebut:

1. Penerbitan Surat Perintah Penahanan Parlemen: Harry Roque sebelumnya dinyatakan melakukan penghinaan terhadap Kongres (contempt of Congress) setelah berulang kali mangkir dari pemanggilan komite terkait penyelidikan operasi judi daring ilegal (POGO) dan ketidakwajaran laporan kekayaan.
2. Penyelidikan Korupsi dan Dugaan Pelanggaran: Di saat yang bersamaan, mantan anggota parlemen Elizaldy Co menghadapi penyelidikan intensif terkait alokasi anggaran proyek infrastruktur serta dugaan penyelewengan dana publik selama masa jabatannya.
3. Kabur ke Luar Negeri: Menghindari proses hukum yang kian mendesak, kedua individu tersebut terdeteksi meninggalkan yurisdiksi Filipina dan berpindah-pindah antarnegara hingga dilaporkan berada di wilayah Eropa.
4. Upaya Repatriasi dan Red Notice: Otoritas Filipina secara resmi mengklasifikasikan keduanya sebagai buronan dan mulai berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum internasional serta Interpol guna memulangkan mereka ke Manila.

Penolakan Narasi Penindasan Politik oleh DOJ

Menteri Kehakiman Fredderick Vida menepis klaim yang dibangun oleh pihak pembela Roque maupun Co yang menyebut bahwa langkah hukum pemerintah bermotif politis untuk membungkam oposisi atau loyalis pemerintahan sebelumnya.

"Upaya membawa pulang Harry Roque dan Elizaldy Co bukan tindakan penindasan politik. Ini adalah proses peradilan yang sah di bawah hukum Filipina. Tidak ada perlakuan khusus atau dendam partisan; hukum harus ditegakkan kepada siapa pun tanpa memandang status atau koneksi politik masa lalu," tegas Fredderick Vida di hadapan awak media.

Vida menambahkan bahwa narasi suaka politik yang kerap digunakan oleh para buronan kerah putih di luar negeri tidak berdasar dalam kasus ini. Filipina, menurutnya, memiliki sistem peradilan yang berfungsi secara independen dan transparan, di mana hak-hak hukum kedua terdakwa akan dijamin sepenuhnya selama proses persidangan berlangsung.

Diplomasi Hukum dan Koordinasi Ekstradisi di Eropa

Dalam kesempatan tersebut, Vida juga menyampaikan imbauan terbuka kepada otoritas kehakiman dan kementerian luar negeri di berbagai negara Eropa. Manila mendesak mitra internasionalnya untuk tidak membiarkan wilayah mereka dijadikan tempat pelarian bagi individu yang tengah menghindari pertanggungjawaban hukum pidana.

• Penegakan Perjanjian Ekstradisi: Pemerintah Filipina tengah mengkaji seluruh instrumen bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance Treaty/MLAT) dengan yurisdiksi Eropa terkait.
• Pembatalan Paspor: Departemen Luar Negeri Filipina telah mengambil langkah administratif untuk membatasi ruang gerak internasional kedua buronan tersebut.
• Jaminan Proses Hukum Adil: DOJ menyatakan siap memberikan dokumentasi pembuktian lengkap kepada otoritas asing guna memastikan bahwa pemulangan ini memenuhi standar konvensi internasional mengenai ekstradisi buronan pidana.

Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas demi memastikan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum di dalam negeri.