FILIPINA — Proyek Pariwisata TIEZA Terancam Terhenti Akibat Anggaran Nol
Di tengah riuk pikuk janji pemerintah Filipina untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sebu
Di tengah riuk pikuk janji pemerintah Filipina untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sebuah kenyataan pahit justru menimpa lembaga pembangun infrastrukturnya. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA), badan pemerintah yang bertanggung jawab membangun fasilitas pariwisata vital di seluruh penjuru negeri, berpotensi mengarungi tahun 2027 tanpa mengantongi dana subsidi dari anggaran negara.
Kondisi ironis ini kian diperparah oleh langkah legislatif di Kongres Filipina yang tengah gencar mendorong penghapusan pajak perjalanan (travel tax). Selama bertahun-tahun, pajak perjalanan menjadi urat nadi penerimaan utama TIEZA untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur jangka panjang, fasilitas publik, hingga pemeliharaan situs warisan budaya. Tanpa sokongan APBN dan terancam kehilangan sumber pendapatan mandiri, keberlanjutan proyek-proyek pariwisata bernilai miliaran peso kini berada di ambang ketidakpastian.
Ruang Fiskal Terbatas dan Penolakan Usulan Anggaran
Berdasarkan informasi dari sumber internal yang mengetahui proses perencanaan anggaran TIEZA, badan tersebut awalnya mengajukan dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar 5,2 miliar peso Filipina (sekitar Rp1,4 triliun) untuk alokasi tahun 2027. Angka fantastis tersebut murni ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pariwisata strategis dan belum mencakup belanja pegawai (personnel services) maupun biaya operasional dan pemeliharaan rutin (maintenance and other operating expenses).
Namun, harapan tersebut sirna setelah Sekretaris Anggaran Filipina, Kim Robert de Leon, menyampaikan keputusan pemerintah pusat kepada pihak manajemen TIEZA. Dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan tidak dapat memproses atau mengabulkan permintaan alokasi dana tersebut akibat sempitnya ruang fiskal negara.
"Permohonan anggaran yang diajukan tidak dapat dipertimbangkan secara positif mengingat keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini," tegas Sekretaris Anggaran Kim Robert de Leon dalam laporan internalnya.
Dampaknya sangat dramatis. Dalam draf rancangan anggaran tahun 2027 yang disiapkan pemerintah pusat, alokasi subsidi untuk TIEZA resmi dipatok pada angka 0 peso.
| Komponen Anggaran | Usulan TIEZA (2027) | Keputusan Pemerintah |
|---|---|---|
| Dana Infrastruktur Pariwisata | 5,2 Miliar Peso | 0 Peso |
| Pajak Perjalanan (Travel Tax) | Sumber Utama Operasional | Terancam Dihapus DPR |
Penghapusan Pajak Perjalanan: Ancam Urat Nadi Mandiri TIEZA
Masalah yang dihadapi TIEZA tidak berhenti pada ketiadaan alokasi APBN. Lembaga ini kini menghadapi ancaman eksistensial ganda menyusul langkah Dewan Perwakilan Rakyat Filipina yang menyetujui rancangan undang-undang untuk menghapus pajak perjalanan. Selama ini, pajak yang dibebankan kepada warga negara Filipina yang bepergian ke luar negeri menjadi sumber dana mandiri paling dominan bagi TIEZA.
Pendapatan dari pajak perjalanan tidak hanya digunakan untuk membangun dermaga, akses jalan pariwisata, dan pusat informasi turis, tetapi juga dialokasikan untuk pemugaran situs-situs bersejarah serta program konservasi lingkungan di destinasi prioritas. Jika UU penghapusan pajak tersebut diresmikan, TIEZA benar-benar kehilangan pegangan finansial untuk menjalankan fungsinya.
"Sangat mengkhawatirkan ketika lembaga yang dibebani target besar untuk memajukan pariwisata justru dipangkas seluruh akses pendanaannya secara simultan," ungkap seorang pengamat kebijakan publik lokal di Manila.
Masa Depan Proyek Infrastruktur Pariwisata di Ujung Tanduk
Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah. Proyek infrastruktur pariwisata multitahun (multi-year projects) yang saat ini sedang berjalan terancam mangkrak di pertengahan jalan. Tanpa adanya jaminan aliran dana, kontraktor pembangunan fasilitas di kawasan retensi wisata terancam menghentikan pekerjaannya.
Kontradiksi antara retorika politik dan realitas anggaran ini menunjukkan jurang pemisah yang lebar dalam perencanaan strategis pemerintah. Di satu sisi, pariwisata terus dipromosikan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi pascapandemi dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan justru diabaikan tanpa solusi alternatif yang jelas.
Jika situasi ini tidak segera diurai oleh pembuat kebijakan di Manila, ambisi Filipina untuk bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam menggaet wisatawan mancanegara dipastikan bakal menemui hambatan besar.
TIEZA (Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority) diusulkan mendapat alokasi anggaran nol peso pada 2027 akibat keterbatasan ruang fiskal pemerintah Filipina. Beban kian berat lantaran DPR setempat juga berencana menghapus pajak perjalanan (*travel tax*). Baca selengkapnya di Patokan.com



Comments (0)