Eks Jampidsus Diperiksa Kejagung di Kasus Asabri TPPU

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggelar pemeriksaan intensif dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Hari ini, giliran mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang diperiksa sebagai tersangka. Langkah ini menegaskan komitmen Kejagung dalam menuntaskan perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat tinggi ini.

Febrie Adriansyah tiba di Gedung Kejagung, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB dengan pengawalan ketat. Ia langsung menjalani pemeriksaan di lantai 2 Gedung Bundar. Pengacara Febrie, Andi Simangunsong, mengatakan kliennya kooperatif dan siap menjawab semua pertanyaan penyidik. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk mantan Direktur Utama Asabri dan sejumlah pihak swasta.

Kronologi Pemeriksaan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggali peran Febrie saat menjabat sebagai Jampidsus pada periode 2020–2021. Ia diduga terlibat dalam pengaturan aliran dana yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus Asabri sendiri merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp23 triliun. Sejak awal, Kejagung telah membagi penyidikan menjadi dua jalur: korupsi dan TPPU.

Pemeriksaan Febrie berlangsung selama lebih dari delapan jam. Ia diperiksa terkait dokumen transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan reksa dana fiktif. “Klien kami dimintai keterangan seputar kebijakan yang dikeluarkan saat itu. Semua penjelasan sudah kami sampaikan secara terbuka,” ujar Andi Simangunsong usai pemeriksaan. Namun, Andi menolak merinci substansi pertanyaan penyidik.

Peran Krusial dalam Kasus Asabri

Febrie Adriansyah bukan nama asing dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebelum menjabat Jampidsus, ia pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada pidana khusus. Ia dikenal sebagai salah satu sosok yang getol mengusut kasus korupsi besar. Namun, kasus Asabri ini justru membuatnya berbalik menjadi tersangka.

Menurut sumber di internal Kejagung, Febrie diduga menerima aliran dana dari beberapa pengusaha yang menjadi mitra Asabri. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kampanye politik. “Fakta hukum menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan Febrie dengan keuntungan yang dinikmati sejumlah pihak,” ungkap seorang penyidik yang tidak ingin disebut namanya.

Kasus Asabri menarik perhatian publik karena melibatkan modus investasi fiktif dalam bentuk reksa dana. PT Asabri diinvestasikan pada beberapa manajer investasi yang kemudian mengalirkan dana ke perusahaan-perusahaan boneka. Akibatnya, polis nasabah—sebagian besar anggota TNI/Polri, PNS, dan pegawai BUMN—terancam tidak bisa dicairkan.

Reaksi Publik dan Praktisi Hukum

Pengusutan kasus ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Praktisi hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Andes Samosir, menilai penetapan tersangka Febrie sebagai langkah berani. “Ini menunjukkan tidak ada imunitas bagi siapa pun. Bahkan mantan Jampidsus pun bisa menjadi tersangka,” katanya. Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap Febrie bisa membuka lebih banyak lagi fakta baru.

Di sisi lain, Komisi Kejaksaan mengimbau agar proses hukum berjalan transparan. Ketua Komisi Kejaksaan, Rizal Ramil, meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan. “Kita percayakan pada penyidik. Yang penting, hak tersangka tetap dihormati dan bukti dikumpulkan secara ilmiah,” ujarnya.

Proyeksi Kasus ke Depan

Kejagung menargetkan penyelesaian berkas perkara kasus Asabri dalam waktu dekat. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) saat ini, Ali Mukartono, mengatakan bahwa tim penyidik terus mengembangkan jaringan TPPU. “Kami tidak akan berhenti pada satu tersangka. Semua yang terlibat akan diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Febrie Adriansyah sendiri terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang TPPU dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Namun, jika ia kooperatif, statusnya bisa berubah menjadi saksi mahkota. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, Febrie belum diperpanjang status penahanannya. Ia masih menjalani pemeriksaan intensif. Masyarakat menanti langkah Kejagung selanjutnya, terutama terkait nama-nama besar yang mungkin ikut terseret. Kasus Asabri memang sudah menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga hukum di mata publik.

Pemeriksaan hari ini menjadi babak baru dalam perjalanan panjang pengungkapan korupsi di tubuh BUMN. Dengan ditetapkannya mantan Jampidsus sebagai tersangka, diharapkan efek jera dapat tercipta. Apalagi, kasus Asabri merupakan salah satu kasus yang paling banyak menyita perhatian karena melibatkan dana pensiunan prajurit dan aparatur negara.

Ke depan, Kejagung perlu menjaga konsistensi dan transparansi. Jika proses hukum berjalan mulus, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan akan pulih. Namun, jika ada intervensi, kasus ini bisa kembali menjadi bola liar. Semua mata kini tertuju pada langkah Kejagung selanjutnya.