Ekonom: Kredit UMKM Terhambat, Pertumbuhan Tak Merata

Jakarta, Patokan - Di tengah optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen, sejumlah ekonom justru menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan: penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih lesu. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bahwa denyut nadi perekonomian belum sepenuhnya terasa oleh sektor riil, khususnya pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang solid biasanya berbanding lurus dengan ekspansi kredit perbankan. Namun, data terbaru menunjukkan adanya diskrepansi. Sementara korporasi besar menikmati likuiditas yang melimpah, UMKM justru kesulitan mengakses pembiayaan. Para pengamat menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah dan otoritas keuangan.

UMKM: Pilar yang Terlupakan

UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan betapa vitalnya sektor ini. Namun, ironisnya, porsi kredit yang mengalir ke UMKM masih jauh dari proporsi kontribusinya. Para ekonom menegaskan bahwa tanpa akses pembiayaan yang memadai, potensi UMKM untuk berkembang dan berinovasi akan terhambat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Jika kredit UMKM lesu, maka roda ekonomi di lapisan bawah tidak berputar optimal. Ini bisa memicu kesenjangan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan,” ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen yang enggan disebutkan namanya.

Faktor Penyebab Lesunya Kredit UMKM

Beberapa faktor menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran kredit ke sektor UMKM. Pertama, persepsi risiko yang tinggi dari perbankan terhadap debitur UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki catatan keuangan yang rapi atau agunan yang memadai. Kedua, proses verifikasi dan administrasi yang rumit seringkali menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk mengurus dokumen.

Ketiga, suku bunga kredit yang relatif tinggi untuk segmen UMKM dibandingkan dengan kredit korporasi. Hal ini membuat banyak pelaku usaha kecil enggan mengajukan pinjaman karena khawatir tidak mampu membayar cicilan. Keempat, belum optimalnya peran lembaga keuangan non-bank dan fintech lending dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang menjadi kantong-kantong UMKM.

Dampak pada Perekonomian Jangka Panjang

Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan semakin bergantung pada konsumsi dan investasi skala besar, sementara sektor produktif yang padat karya justru terabaikan. Kedua, tingkat pengangguran dan kemiskinan berpotensi meningkat karena UMKM tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Ketiga, inovasi dan daya saing produk lokal akan kalah dengan produk impor karena kurangnya modal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.

Para ekonom mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk mencapai target negara maju. Tanpa penguatan UMKM, Indonesia hanya akan mengalami pertumbuhan tanpa pemerataan, yang berisiko menimbulkan gejolak sosial.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi masalah ini, para ekonom merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke UMKM, seperti pengurangan pajak atau penyediaan dana murah. Kedua, perluasan skema penjaminan kredit oleh lembaga pemerintah seperti Askrindo dan Jamkrindo harus diperkuat untuk mengurangi risiko yang ditanggung perbankan.

Ketiga, digitalisasi layanan keuangan perlu dipercepat, terutama di daerah pedesaan. Fintech lending dapat menjadi solusi untuk menjangkau UMKM yang tidak memiliki akses ke bank konvensional. Keempat, pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam hal literasi keuangan dan manajemen usaha harus ditingkatkan agar mereka lebih bankable.

Langkah terakhir, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memetakan potensi UMKM di wilayahnya dan memfasilitasi kemitraan dengan perbankan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan, diharapkan kredit UMKM dapat mengalir deras dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Para ekonom berharap agar pemerintah tidak hanya berpuas diri dengan angka pertumbuhan yang impresif, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Kredit UMKM yang lesu adalah alarm bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.