Dua Menteri Godok Anggaran Rp100 Triliun untuk Pulihkan Sumatra Pascabencana

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam memulihkan wilayah Sumatra dari dampak rangkaian bencana alam memasuki babak baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertandang ke kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung intens. Agenda utama keduanya tak lain adalah membedah secara rinci nasib dan mekanisme penyaluran anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra untuk periode 2026–2028. Pertemuan ini menandai dimulainya sinkronisasi kebijakan antara dua kementerian strategis guna memastikan bahwa dana pemulihan tersebut tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mempercepat kebangkitan ekonomi serta sosial masyarakat terdampak.

Urgensi di Balik Pintu Tertutup

Kunjungan Mendagri ke kantor Menkeu bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Tekanan untuk segera merealisasikan rencana induk itu kian besar mengingat sejumlah wilayah di Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagian pesisir barat, masih menyisakan luka infrastruktur dan trauma sosial akibat gempa bumi, banjir bandang, hingga pergerakan tanah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa intensitas bencana hidrometeorologi dan geologi di koridor barat Sumatra meningkat signifikan, diperparah oleh perubahan iklim dan fenomena La Niña yang memperpanjang musim hujan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk tidak lagi bekerja dalam kerangka tanggap darurat semata, melainkan merancang cetak biru rehabilitasi jangka menengah yang terukur.

Dalam diskusi tersebut, Tito Karnavian disebut menekankan pentingnya integrasi perencanaan antara pusat dan daerah. Sebagai mantan Kapolri dan Kepala BNPB, Tito memiliki pemahaman mendalam bahwa bencana bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan di lapangan. Ia mendorong Kementerian Keuangan untuk menyusun skema transfer fiskal yang fleksibel, memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakses dana tanpa terbebani birokrasi berlapis. Sementara itu, Purbaya dari sisi pengelolaan keuangan negara menyoroti perlunya safeguard fiskal agar alokasi sebesar itu tidak mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki output yang jelas.

Rincian Alokasi dan Tahapan Pelaksanaan

Meskipun kedua menteri belum membuka secara gamblang seluruh detil rencana induk, sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan menyebut bahwa dana Rp100,1 triliun itu akan dibagi ke dalam tiga klaster utama. Pertama, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang rusak berat. Klaster ini diperkirakan menyerap porsi terbesar. Kedua, pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, revitalisasi sektor pertanian dan perikanan, serta program padat karya yang melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan. Ketiga, penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk pemasangan sistem peringatan dini, relokasi permukiman dari zona merah, dan pelatihan komunitas tangguh bencana.

Dana sebesar itu akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, dimulai dari 2026. Pendekatan multiyears ini dipilih agar proses rehabilitasi berjalan berkesinambungan tanpa terhenti oleh siklus tahunan APBN. Dalam skema yang diusulkan, pemerintah pusat akan menanggung sekitar 70 persen dari total kebutuhan, sementara sisanya diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan lembaga internasional dan filantropi. Purbaya memberi sinyal bahwa ruang fiskal untuk memulai program ini cukup tersedia, asalkan ditopang oleh efisiensi belanja non-prioritas dan optimalisasi penerimaan negara.

Tantangan Koordinasi dan Pengawasan

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam pertemuan adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga. Pengalaman rehabilitasi pascabencana di masa lalu menunjukkan bahwa ketiadaan komando terpadu seringkali membuat proyek berjalan lambat dan anggaran tidak terserap optimal. Untuk mengantisipasi hal itu, Tito Karnavian mengusulkan pembentukan satuan tugas bersama yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas eksternal. Langkah ini dimaksudkan bukan untuk mencurigai, tetapi untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana sebesar itu benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, perbedaan kapasitas fiskal dan administratif antar pemerintah daerah di Sumatra juga menjadi perhatian. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menyusun proposal rehabilitasi yang sesuai standar kementerian keuangan. Karena itu, Kemendagri akan memfasilitasi pendampingan teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, terutama yang berada di wilayah kepulauan dan pedalaman. Purbaya menyambut baik inisiatif ini dan berjanji akan menyederhanakan mekanisme pencairan dana, termasuk kemungkinan penerapan sistem output-based disbursement yang mengaitkan pencairan dengan capaian fisik di lapangan.

Harapan Baru bagi Sumatra

Pertemuan Tito dan Purbaya ini memberi secercah harapan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan Sumatra bertarung sendirian melawan luka akibat bencana. Lebih dari sekadar angka, Rp100,1 triliun adalah representasi dari komitmen negara untuk hadir dalam proses pemulihan yang bermartabat dan berkelanjutan. Jika rencana induk ini berjalan sesuai desain, dalam tiga tahun ke depan wajah sejumlah kawasan terdampak di Sumatra akan berubah secara signifikan—dari reruntuhan menjadi kawasan yang lebih tangguh, hijau, dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan.

Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada eksekusi. Kolaborasi lintas sektor, ketegasan dalam pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan. Kedua menteri dijadwalkan kembali bertemu dalam forum koordinasi yang lebih luas bersama kementerian teknis lainnya minggu depan. Publik kini menanti realisasi dari janji-janji yang tertuang di atas kertas, berharap agar musibah yang pernah melanda tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga tonggak kebangkitan yang dibangun di atas perencanaan yang matang dan kerja bersama.