DPRD Tapteng Wacanakan Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu

Atmosfer politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mendadak memanas setelah gelombang ketidakpuasan legislator bermuara pada wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu. Ketegangan ini memuncak usai lima fraksi utama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapteng secara terbuka mengecam kepemimpinan orang nomor satu di kabupaten tersebut. Sikap tegas para wakil rakyat ini terwujud dalam sebuah video pernyataan sikap yang mendadak viral di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana alam.

Isu pemberhentian di tengah jalan ini bukan sekadar retorika politik biasa. Para anggota dewan menilai ada stagnasi serius dalam roda pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Tapteng. Ketidakpuasan mendalam tercermin dari bersatunya fraksi-fraksi besar yang biasanya berseberangan, kini berdiri di barisan yang sama untuk menuntut pertanggungjawaban eksekutif atas lambatnya realisasi program-program strategis daerah.

Rendahnya Penyerapan Anggaran dan Penanganan Bencana

Kritik utama yang dilayangkan oleh jajaran DPRD Tapteng berfokus pada dua isu krusial: pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai sangat tidak profesional serta kelambatan dalam penanganan bantuan pascabencana. Hingga memasuki akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2026, realisasi penyerapan APBD Tapteng mencatatkan angka yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data yang diungkapkan para legislator, angka penyerapan anggaran per Agustus 2026 baru menyentuh 30 persen. Kondisi ini dinilai sebagai kelalaian fatal mengingat daerah tersebut sangat membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi warga terdampak banjir. Minimnya daya serap anggaran secara langsung menghambat distribusi bantuan bagi ribuan kepala keluarga yang menggantungkan harapan pada ulur tangan pemerintah daerah.

Sikap Manunggal Lima Fraksi DPRD Tapteng

Langkah politik yang cukup ekstrem ini dipelopori oleh lima fraksi besar di parlemen Tapteng, yakni Fraksi Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Kekerabatan lintas partai ini menyatukan pandangan bahwa kepemimpinan Masinton Pasaribu telah gagal menjalankan fungsi eksekutif secara optimal dalam mengelola anggaran publik.

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menegaskan bahwa minimnya kemampuan manajerial anggaran ini menjadi catatan hitam bagi sejarah tata kelola pemerintahan daerah setempat.

"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berarti sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu hal meupakan sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," tegas Hazmi Arif Simatupang dalam video pernyataannya.

Hazmi menambahkan bahwa ancaman pemakzulan bukan sekadar gertakan politik belaka, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral DPRD kepada konstituen. Jika pihak eksekutif tidak mampu mengejar ketertinggalan dan mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu singkat, mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan perundang-undangan akan segera digulirkan secara resmi melalui hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Tanggapan Pemprov Sumut dan Kemendagri

Menanggapi gejolak politik dan administratif di Tapanuli Tengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memantau ketat dinamika yang berkembang. Pihak berwenang menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan daerah agar pelayanan publik dan proses rehabilitasi pascabencana tidak terbengkalai akibat konflik internal antara eksekutif dan legislatif.

Kemendagri mengingatkan bahwa proses pemakzulan kepala daerah memiliki koridor hukum yang amat ketat dan berjenjang. Penilaian kinerja penyerapan anggaran memang menjadi aspek evaluasi krusial, namun efektivitas komunikasi politik dan komitmen pemulihan bencana harus menjadi prioritas utama Bupati Masinton Pasaribu guna menghindar dari jerat pemakzulan.

Berikut adalah ringkasan indikator evaluasi dan dinamika politik yang tengah berlangsung di Kabupaten Tapteng:

Di sisi lain, masyarakat Tapteng berharap penyerapan anggaran segera mengalami lonjakan signifikan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu kini berada dalam ujian berat, menuntut langkah taktis dan respons cepat guna memulihkan kepercayaan publik dan para wakil rakyat sebelum sanksi politik konstitusional benar-benar digulirkan.