DPRD DKI Minta Disdik Buka Data Kerusakan Sekolah Setelah SDN Kebayoran Ambruk

Sebuah peristiwa yang mengkhawatirkan kembali terjadi di dunia pendidikan Jakarta. Sebagian bangunan milik Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan dilaporkan ambruk pada Minggu (27/7/2026). Meski insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, getaran kekhawatiran langsung menjalar ke seluruh ibu kota. Sebab, robohnya ruang belajar tersebut seolah menjadi sinyal bahaya tentang kondisi banyak gedung sekolah lain yang mungkin berada di ambang keruntuhan. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta segera mengambil sikap tegas. Mereka meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta secara proaktif membuka data komprehensif mengenai tingkat kerusakan dan kondisi riil seluruh bangunan sekolah, dari jenjang SD hingga SMA, tanpa terkecuali.

Anggota dewan yang membidangi urusan pendidikan itu menilai, transparansi data menjadi kunci pencegahan kejadian serupa. Selama ini, menurut pengamatan publik dan media, informasi mengenai hasil inspeksi gedung sekolah cenderung terbatas dan tidak mudah diakses. Padahal, di tengah cuaca ekstrem dan usia bangunan yang menua, ancaman ambruk bukanlah isapan jempol. Komisi E mendesak Disdik untuk tidak menutup-nutupi kondisi faktual, melainkan menyajikannya secara terbuka agar seluruh pemangku kepentingan—termasuk orang tua murid, guru, dan masyarakat sipil—dapat ikut mengawasi serta mengadvokasi perbaikan yang dibutuhkan.

Kebutuhan Mendesak akan Transparansi

Permintaan membuka data kerusakan sekolah bukanlah tanpa alasan. Robohnya gedung SDN di Kebayoran Lama Selatan hanyalah puncak gunung es. Selama satu dekade terakhir, Jakarta telah mencatat sejumlah insiden kecil hingga sedang terkait struktur bangunan pendidikan, mulai dari plafon yang runtuh, genting yang melorot, hingga retakan di dinding penyangga. Sayangnya, database resmi tentang kategori gedung rusak ringan, sedang, atau berat kerap dianggap sebagai dokumen internal yang tidak perlu dipublikasikan. Komisi E kini memandang situasi darurat: anak-anak harus belajar di ruang yang aman, dan keamanan itu hanya bisa dijamin jika semua pihak mengetahui kondisi sebenarnya.

Dengan membuka data, Dinas Pendidikan juga dapat mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan prioritas sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Transparansi ini sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Apabila data menunjukkan ribuan ruang kelas dalam kondisi rusak berat, maka tekanan publik akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera merealokasi dana atau mengajukan anggaran tambahan. Sebaliknya, jika data tetap tersembunyi, korban berikutnya mungkin tinggal menunggu waktu.

Kondisi Infrastruktur Sekolah di Jakarta

Jakarta memiliki lebih dari 5.000 sekolah negeri dan sekolah di bawah naungan pemerintah provinsi. Banyak di antaranya merupakan bangunan yang dibangun pada era 1980-an hingga awal 2000-an, dengan standar konstruksi yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Riset dari berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sekolah di APBD DKI seringkali tidak proporsional jika dibandingkan dengan belanja pembangunan gedung baru. Akibatnya, perawatan rutin terabaikan: atap bocor dibiarkan, fondasi melemah tanpa perkuatan, dan drainase tersumbat tanpa pembersihan berkala.

Insiden di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 merupakan tamparan keras bagi pengelolaan aset pendidikan. Menurut informasi awal, bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas yang selama ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Meskipun pihak sekolah mungkin telah melaporkan kerusakan, respons perbaikan seringkali lambat karena terkendala birokrasi dan minimnya tenaga teknis di level dinas. Kini, Komisi E DPRD ingin memastikan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan kerusakan gedung sekolah berjalan cepat dan terukur, salah satunya melalui keterbukaan data itu sendiri.

Langkah DPRD dan Harapan Perbaikan

Menindaklanjuti desakan ini, Komisi E berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan dalam rapat kerja mendatang untuk memaparkan secara rinci hasil inspeksi terkini di seluruh sekolah. Legislator juga akan meminta audit teknis menyeluruh yang hasilnya wajib dipublikasikan. Lebih jauh, DPRD mendorong agar dibentuk sistem informasi manajemen aset sekolah yang bisa diakses publik secara daring, sehingga setiap warga dapat memantau kondisi gedung di lingkungannya. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan jangka panjang yang menjamin keselamatan peserta didik.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan menyambut baik inisiatif dewan. Mereka berharap momentum pasca-ambruknya SDN ini tidak berhenti pada retorika politik, melainkan benar-benar menghasilkan peta jalan perbaikan menyeluruh. Dengan data yang terbuka, sekolah-sekolah yang selama ini terabaikan bisa segera mendapatkan perhatian, dan para siswa dapat kembali belajar tanpa rasa takut. Komisi E menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga setiap ruang kelas di Jakarta benar-benar layak dan aman. Sebab, tidak ada toleransi untuk keselamatan anak: satu robohan sudah terlalu banyak.