DPRD DKI Desak Penambahan Mikrotrans untuk Integrasi LRT Jakarta

Suasana megah mewarnai Stasiun LRT Manggarai saat pengoperasian jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai secara resmi dimulai. Peresmian yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 16 September 2026 tersebut menandai babak baru modernisasi transportasi publik di ibu kota. Kendati demikian, megahnya infrastruktur berteknologi tinggi ini dinilai belum cukup tanpa didukung oleh konektivitas yang mumpuni hingga ke permukiman padat penduduk.

Integrasi transportasi antarmoda kini menjadi sorotan utama guna memastikan moda transportasi massal berbasis rel tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta, khususnya dalam memangkas waktu tempuh dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Menjangkau Pelosok: Peran Vital Mikrotrans sebagai Feeder

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan pentingnya memperkuat armada transportasi pengumpan (feeder) pasca-beroperasinya rute strategis tersebut. Menurutnya, kesuksesan LRT Jakarta dalam memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi sangat bergantung pada seberapa mudah masyarakat menggapai stasiun terdekat dari kediaman mereka.

Suhud secara khusus menyoroti keberadaan angkutan lingkungan Mikrotrans yang dinilai menjadi kunci utama keterhubungan wilayah permukiman gang sempit dan kawasan padat dengan stasiun-stasiun utama LRT.

“Catatannya adalah penting juga penopang, Mikrotrans itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, dari kampung-kampung perlu disambung. Nah, Mikrotrans itu supaya diperbanyak,” ujar Suhud Alynudin saat ditemui usai peresmian di Stasiun LRT Manggarai.

Penambahan armada dan rute baru Mikrotrans dipandang sebagai langkah krusial untuk menuntaskan masalah first-mile dan last-mile yang selama ini kerap menjadi keluhan warga ibu kota. Konektivitas tanpa celah adalah syarat mutlak agar masyarakat bersedia meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan beralih penuh ke transportasi publik.

Integrasi Tarif dan Skema Subsidies Terjangkau

Selain aksesibilitas fisik, persoalan keterjangkauan harga tiket juga menjadi fokus perhatian legislatif. Suhud mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa skema integrasi tarif yang tidak membebani kantong rakyat harus segera difinalisasi. Kehadiran moda transportasi modern harus berbanding lurus dengan efisiensi pengeluaran harian mobilitas warga.

Menurutnya, keberhasilan integrasi tidak hanya diukur dari tersedianya fisik bus atau kereta, melainkan dari kemudahan satu sistem pembayaran untuk seluruh perjalanan dengan harga yang sangat terjangkau.

“Dan juga mungkin nanti pada tarif, diharapkan juga tarif tidak memberatkan. Saya kira dua hal itu yang penting agar integrasi antarmoda ini bisa segera terwujud,” tegasnya.

Kajian Tarif Bersama Legislatif dan Pemprov DKI

Penetapan besaran tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai rencananya akan dibahas secara mendalam antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Pembahasan ini mencakup besaran alokasi subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini diambil agar pengoperasian LRT tidak hanya mengandalkan skema komersial, tetapi betul-betul menjalankan fungsi pelayanan publik yang inklusif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut cermat menghitung beban subsidi agar keberlanjutan operasional LRT dan pemeliharaan armada Mikrotrans tetap terjaga dalam jangka panjang.

Dengan tersambungnya rute Kelapa Gading hingga Manggarai—yang merupakan pusat pertemuan kereta komuter (KRL) dan kereta bandara—Jakarta kini selangkah lebih dekat menuju sistem transportasi terpadu kelas dunia. Harapannya, kemacetan kronis dan polusi udara di ibu kota dapat ditekan secara signifikan seiring meningkatnya kesadaran warga menggunakan angkutan umum.