DPRD DKI Desak Keterbukaan Data Kondisi Sekolah Pasca Ambruknya SDN Kebayoran Lama

Jakarta - Kejadian memprihatinkan menimpa lingkungan pendidikan di Jakarta Selatan saat salah satu bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kawasan Kebayoran Lama, tepatnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09, mendadak ambruk. Reruntuhan gedung yang terjadi di luar jam belajar ini langsung memicu reaksi keras dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Lembaga legislatif tersebut secara tegas mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi untuk membuka akses data menyeluruh terkait kondisi infrastruktur sekolah di seluruh wilayah ibu kota.

Ambruknya bangunan sekolah itu bukan sekadar insiden struktural biasa. Gedung yang sehari-hari digunakan oleh puluhan siswa ini tiba-tiba roboh, menyisakan tumpukan material dan pertanyaan besar tentang pengelolaan fasilitas pendidikan publik. Beruntung, peristiwa terjadi saat aktivitas belajar-mengajar tengah berlangsung di luar gedung atau telah usai, sehingga menghindarkan anak-anak dari potensi cedera atau kematian. Namun, kejadian ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengaudit seluruh aset pendidikan yang ada.

Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menilai bahwa keruntuhan SDN tersebut merupakan puncak gunung es dari pemeliharaan bangunan sekolah yang terabaikan. Data kondisi gedung yang transparan dan dapat diakses publik menjadi kunci pencegahan bencana serupa. Perwakilan Komisi E menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah sekolah tempat anak-anak mereka belajar dalam keadaan aman atau justru membahayakan. "Kami tidak ingin menunggu korban jatuh lebih dulu. Setelah ini, harus ada mekanisme pelaporan berkala dan real-time tentang kesehatan struktur bangunan," ujar pimpinan Komisi E dalam rapat dengar pendapat yang digelar mendadak pasca insiden.

Di sisi lain, dinas pendidikan diminta untuk tidak menutup-nutupi fakta lapangan. Selama ini, banyak laporan masuk bahwa sejumlah sekolah mengalami kerusakan ringan hingga berat, namun tidak pernah teragregasi dalam satu basis data yang komprehensif. Dengan dibukanya data kondisi bangunan sekolah, diharapkan pemerintah provinsi dapat segera menetapkan prioritas perbaikan dan anggaran yang memadai. Transparansi ini juga membuka peluang pengawasan oleh publik dan lembaga independen, sehingga tidak ada lagi bangunan yang dibiarkan dalam kondisi kritis tanpa perbaikan.

Keresahan para orang tua murid pun ikut mengemuka. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah. "Anak kami setiap hari belajar di gedung yang mungkin saja kondisinya sudah tidak layak. Kami butuh kepastian," kata seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya. Suara-suara ini menambah tekanan bagi dinas pendidikan untuk tidak hanya membuka data, tetapi juga melakukan penilaian teknis secara menyeluruh dengan melibatkan ahli konstruksi dan inspektorat bangunan.

Melihat urgensi tersebut, Komisi E DPRD DKI mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memeriksa seluruh gedung sekolah dalam waktu dekat. Satgas ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memetakan risiko kegagalan struktur. Pemeriksaan menyeluruh tidak hanya mencakup kekuatan fondasi dan atap, tetapi juga sistem kelistrikan, jalur evakuasi, hingga potensi bahaya kebakaran. Langkah ini dianggap krusial mengingat banyak gedung sekolah di Jakarta yang berusia puluhan tahun dan rutin menerima beban aktivitas tinggi setiap hari.

Sejauh ini, Disdik DKI belum memberikan pernyataan resmi yang gamblang. Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan inventarisasi kerusakan. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar janji. Data yang diminta bukan hanya angka statistik, melainkan laporan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan mandat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, di mana data kondisi bangunan pendidikan seharusnya tersedia dan mudah diakses melalui situs resmi pemerintah.

Di tingkat nasional, masalah kelayakan bangunan sekolah bukan hal baru. Berbagai daerah di Indonesia kerap mengalami ambruknya ruang kelas karena kurangnya perawatan atau kualitas konstruksi awal yang buruk. Jakarta sebagai barometer seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan fasilitas publik. Standar keamanan gedung sekolah harus ditingkatkan, termasuk merevisi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung agar mencakup audit berkala yang wajib dilaksanakan setiap tiga atau lima tahun sekali. Tanpa regulasi yang ketat, insiden serupa bisa terulang dan mengancam keselamatan ribuan siswa.

Selain itu, anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sekolah perlu dikaji ulang. Dalam beberapa tahun anggaran, alokasi dana untuk perbaikan sekolah seringkali tidak mencukupi atau tersendat birokrasi pencairan. Dengan adanya data terpusat, perencanaan pembiayaan bisa lebih tepat sasaran. Komisi E mendorong agar APBD DKI menyisihkan dana darurat khusus untuk renovasi gedung sekolah yang masuk kategori rusak berat. Sistem peringatan dini (early warning) juga diusulkan untuk bangunan-bangunan yang telah terdeteksi mengalami penurunan kualitas struktur secara signifikan.

Masyarakat diimbau untuk ikut aktif melaporkan jika menemukan tanda-tanda kerusakan di sekolah sekitar, seperti retakan besar, lantai turun, atau plafon yang mengelupas. Partisipasi warga akan memperkuat pengawasan dan mempercepat respons pemerintah. Keselamatan siswa adalah tanggung jawab kolektif. Ke depan, DPRD berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Cipta Karya dalam rapat kerja resmi untuk memaparkan peta jalan perbaikan dan komitmen transparansi data tersebut.

Robohnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menjadi momen refleksi penting bagi pengelolaan infrastruktur pendidikan di ibu kota. Momentum ini jangan disia-siakan hanya dengan pembersihan puing dan perbaikan satu gedung, melainkan harus dijadikan titik tolak reformasi tata kelola aset sekolah secara menyeluruh. Publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar wacana.