DPR Ungkap Jurus Baru Purbaya Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, Patokan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Komisi XI memberikan sinyalemen terkait strategi pemerintah dalam mengakselerasi laju perekonomian domestik pada paruh kedua tahun ini. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa pemerintah sesungguhnya memiliki sejumlah instrumen strategis yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil dan konsumsi masyarakat.

Pernyataan tersebut mengemuka di tengah diskusi hangat mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang tengah berjalan. Misbakhun menilai, selama ini persepsi publik kerap terfokus pada kebijakan suku bunga bank sebagai satu-satunya alat untuk mempengaruhi perekonomian. Padahal, menurutnya, terdapat banyak kanal lain yang dapat dioptimalkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan jajaran otoritas terkait untuk menstimulasi pertumbuhan.

“Kita tidak boleh terjebak pada paradigma lama bahwa hanya dengan menaruh dana di bank atau menunggu penurunan suku bunga, ekonomi akan bergerak. Pemerintah memiliki amunisi yang lebih luas dari itu,” ujar Misbakhun dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang digelar di kompleks parlemen, Senin (12/8).

Politikus Partai Golkar itu kemudian membeberkan sejumlah langkah yang dinilai mampu menjadi katalisator pertumbuhan. Pertama, optimalisasi belanja negara yang lebih terarah pada sektor-sektor produktif. Ia menekankan pentingnya realisasi anggaran yang tidak hanya terserap untuk belanja rutin, namun juga untuk proyek infrastruktur yang memiliki efek ganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Belanja pemerintah harus menjadi mesin penggerak utama. Jika anggaran terserap dengan baik, maka uang akan berputar di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan suntikan permintaan,” tambahnya.

Mendorong Peran Lembaga Pembiayaan Non-Bank

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti potensi besar dari lembaga pembiayaan non-bank, seperti perusahaan modal ventura, pegadaian, dan lembaga pembiayaan ekspor impor. Ia menilai peran institusi-institusi ini masih belum maksimal dalam menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Kita punya PT Permodalan Nasional Madani (PNM), kita punya Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan berbagai lembaga lainnya. Ini adalah amunisi yang bisa digerakkan untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil. Jangan hanya mengandalkan perbankan,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, penyaluran KUR yang tepat sasaran dan cepat akan langsung berdampak pada peningkatan kapasitas produksi UMKM, yang pada akhirnya akan mendorong ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, Misbakhun mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan. Ia mendorong agar BUMN, khususnya di sektor konstruksi dan logistik, dapat lebih agresif dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional yang selama ini mungkin terhambat oleh berbagai birokrasi.

Sinergi Fiskal dan Moneter Jadi Kunci

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dengan kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia (BI). Ia menilai, koordinasi yang solid antara kedua institusi ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus duduk bersama dengan otoritas moneter untuk memastikan bahwa likuiditas yang ada di pasar benar-benar mengalir ke sektor-sektor produktif, bukan hanya mengendap di instrumen keuangan yang tidak berdampak langsung pada ekonomi riil,” jelasnya.

Ia mencontohkan, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang selama ini digadang-gadang sebagai alat penarik modal asing harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan dana tersebut tidak hanya menjadi permainan spekulatif di pasar keuangan, melainkan juga masuk ke dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

Lebih jauh, Misbakhun menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang saat ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pajak yang berpotensi membebani kelompok ini, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

“Kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi. Jika mereka tertekan, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pemerintah harus berani melakukan terobosan fiskal yang pro-rakyat, misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang padat karya,” paparnya.

Menutup pernyataannya, Misbakhun menyatakan optimisme bahwa dengan pengelolaan instrumen yang tepat, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat mungkin untuk dicapai. Ia berharap pemerintah tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah inovatif dan berani di luar kebiasaan konvensional.

“Kita memiliki banyak sekali alat. Tinggal bagaimana pemerintah berani memainkannya. Jangan sampai amunisi yang ada hanya menjadi pajangan di gudang senjata. Ekonomi harus digerakkan, bukan hanya dijaga,” pungkasnya.

Pernyataan ini pun menjadi sorotan para pelaku pasar dan akademisi yang menantikan realisasi kebijakan konkret dari pemerintah dalam beberapa pekan ke depan. Sejumlah pengamat menilai bahwa wacana yang dilontarkan oleh pimpinan Komisi XI tersebut merupakan sinyal kuat bahwa akan ada perubahan strategi dalam pengelolaan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.