DPR Desak Perpres Percepatan Legalisasi Tambang Belitung

Jakarta – Langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor pertambangan timah di Pulau Belitung kembali mengemuka. Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya, secara tegas menyuarakan dukungannya terhadap penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang dinilai mampu menjadi payung hukum bagi aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Inisiatif ini dianggap sebagai titik terang bagi ribuan penambang lokal yang selama ini beroperasi di tengah ketidakpastian regulasi.

Mendorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pernyataannya, Bambang Patijaya menekankan bahwa dorongan ini bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, melainkan juga untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan transparan. Menurutnya, banyak penambang tradisional di Belitung yang selama ini bekerja tanpa izin yang jelas, sehingga rawan menjadi korban kriminalisasi dan konflik lahan. Dengan adanya Perpres, diharapkan aktivitas tambang dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat setempat.

Lebih lanjut, politisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral ini mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai rancangan Perpres tersebut telah memasuki tahap yang cukup matang. Ia optimistis pemerintah pusat akan segera merespons positif usulan ini, mengingat potensi timah nasional yang sangat besar dan peran strategisnya dalam rantai pasok global. Belitung, yang dikenal sebagai salah satu lumbung timah terbesar di Indonesia, dinilai memerlukan regulasi khusus yang mampu mengakomodasi kebutuhan industri tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Solusi atas Kebuntuan Regulasi Tambang

Persoalan legalitas tambang di Belitung bukanlah isu baru. Selama bertahun-tahun, para penambang kerap kali berhadapan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melakukan penambangan tanpa izin (PETI). Kondisi ini diperparah dengan tumpang tindihnya peraturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Bambang menilai bahwa Perpres menjadi jalan tengah yang paling realistis untuk memutus rantai kebuntuan regulasi tersebut.

Dengan payung hukum yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengatur zonasi tambang, memastikan kewajiban reklamasi, serta menekan angka kerusakan lingkungan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang selama ini enggan berinvestasi karena risiko hukum yang tinggi, diharapkan akan kembali melirik Belitung sebagai lokasi yang prospektif. Hal ini tentu akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Meski dukungan dari DPR sudah bulat, Bambang Patijaya mengingatkan bahwa penerbitan Perpres hanyalah langkah awal. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga para pelaku usaha. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar aktivitas tambang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan generasi mendatang.

Para pengamat ekonomi regional juga menyambut baik wacana ini. Mereka menilai bahwa legalisasi tambang dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sempat terpuruk akibat fluktuasi harga komoditas global. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan ekosistem bisnis pertambangan yang sehat dapat terbangun, termasuk di dalamnya pengolahan mineral yang lebih bernilai tambah di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah organisasi lingkungan hidup tetap menyuarakan kewaspadaan. Mereka berharap agar Perpres yang nantinya diterbitkan tidak mengorbankan kelestarian alam. Oleh karena itu, DPR akan terus mendorong agar setiap izin tambang diwajibkan memiliki kajian lingkungan yang komprehensif dan mekanisme pemantauan yang transparan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi harus dijaga secara ketat agar Pulau Belitung tidak kehilangan daya tariknya sebagai destinasi wisata dan kawasan konservasi.

Langkah DPR ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Pemerintah diminta untuk segera menuntaskan proses administrasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar Perpres dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Dengan begitu, aktivitas tambang di Pulau Belitung dapat segera berjalan dengan tertib, aman, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.