Dony Oskaria: Rekayasa Keuangan Sumber Masalah Keuangan BUMN

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria, menilai praktik rekayasa keuangan menjadi salah satu akar persoalan yang membelit kesehatan finansial perusahaan pelat merah. Menurut dia, kebiasaan menyusun laporan keuangan dengan manipulasi tertentu membuat kondisi keuangan BUMN tidak tergambar secara jujur dan berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan.

Rekayasa keuangan, atau yang kerap disebut financial engineering, merujuk pada praktik penyusunan laporan keuangan yang lebih mengedepankan tampilan daripada substansi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan pencatatan beban, percepatan pengakuan pendapatan, hingga pengalihan kewajiban antarentitas dalam satu grup usaha. Selama ini praktik semacam itu sering digunakan untuk membuat kinerja terlihat lebih baik daripada kondisi yang sebenarnya.

Persoalannya, praktik semacam itu tidak menyelesaikan masalah fundamental. Justru sebaliknya, beban yang disembunyikan pada periode berjalan akan muncul di kemudian hari dan semakin memperberat keuangan perusahaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini menggerus kepercayaan publik, mitra bisnis, serta lembaga pembiayaan terhadap kredibilitas laporan keuangan BUMN.

Rekayasa Keuangan Merusak Kredibilitas Laporan

Kondisi ini dinilai kian memprihatinkan karena laporan keuangan seharusnya menjadi cermin akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Ketika laporan itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, berbagai keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut pun ikut keliru. Misalnya, keputusan investasi, pembagian dividen, hingga pemberian pinjaman dari lembaga keuangan dapat didasarkan pada angka yang menyesatkan.

Dony menegaskan bahwa perbaikan harus dimulai dari budaya kepatuhan dan integritas. Ia menilai pengawasan internal yang lemah menjadi celah yang memungkinkan praktik rekayasa terus terjadi. Karena itu, penguatan fungsi pengawasan dan audit menjadi langkah pertama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam upaya membersihkan tata kelola keuangan BUMN.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemimpin perusahaan dalam menumbuhkan budaya transparansi. Tanpa komitmen dari jajaran direksi dan komisaris, upaya perbaikan apa pun hanya akan berjalan di tempat. Perubahan perilaku harus dimulai dari ruang rapat puncak perusahaan, bukan sekadar menunggu tekanan dari luar.

Tata Kelola Bersih Menjadi Kunci Perbaikan

Pernyataan Dony tersebut lahir di tengah agenda besar pemerintah untuk merombak wajah BUMN. Sejumlah perusahaan pelat merah tengah menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi, menyehatkan neraca, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan global. Dalam konteks itulah persoalan tata kelola keuangan menjadi perhatian serius, sebab seluruh program transformasi akan sulit berjalan jika fondasi keuangannya rapuh.

Para pengamat menilai bahwa temuan-temuan audit yang kerap mengungkap kejanggalan dalam laporan keuangan BUMN menunjukkan persoalan ini bersifat sistemik. Praktik rekayasa tidak jarang melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen, akuntan, hingga pihak lain yang berkepentingan. Karena itu, penegakan hukum dan sanksi yang tegas dinilai penting agar praktik serupa tidak terulang.

Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk memperkuat pengawasan lewat reformasi kelembagaan. Penerapan prinsip good corporate governance, keterbukaan informasi, serta digitalisasi pelaporan menjadi instrumen yang diyakini mampu mempersempit ruang gerak praktik curang. Semakin transparan suatu perusahaan, semakin kecil pula peluang terjadinya manipulasi.

Transformasi BUMN Menjadi Prioritas Nasional

Dony meyakini bahwa masa depan BUMN sangat ditentukan oleh keberanian melakukan pembenahan dari dalam. Ia meminta seluruh jajaran BUMN untuk menjadikan integritas sebagai harga mati dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, kepercayaan publik adalah modal terbesar yang dimiliki perusahaan negara, dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga melalui kejujuran dalam setiap laporan.

Langkah pembenahan ini dinilai semakin mendesak mengingat peran BUMN yang strategis dalam perekonomian nasional. Perusahaan pelat merah mengelola berbagai sektor vital, mulai dari energi, infrastruktur, perbankan, hingga pangan. Jika kondisi keuangannya tidak sehat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada layanan publik tersebut.

Kritik terhadap praktik rekayasa keuangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan BUMN tidak bisa hanya diukur dari angka laba semata. Kesehatan keuangan yang sejati harus disertai dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Hanya dengan cara itu, BUMN dapat benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang andal bagi perekonomian Indonesia.