Doli Kurnia Dorong Skema Gaji Tinggi Kepala Daerah Nol Tunjangan

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia melontarkan gagasan segar yang berpotensi mengubah total struktur remunerasi para pemimpin daerah di Indonesia. Ia mendorong agar skema gaji kepala daerah didesain ulang secara fundamental, dari sistem yang bertumpu pada tunjangan menjadi model kompensasi tunggal bernilai besar. Usulan ini disampaikan menyusul tren mengkhawatirkan operasi tangkap tangan yang berulang kali menjerat gubernur, bupati, hingga wali kota.

Dalam pandangan Doli, persoalan mendasar yang memicu perilaku koruptif di kalangan kepala daerah bukan semata lemahnya integritas individu, melainkan juga struktur penghasilan yang timpang. Gaji pokok yang terbilang kecil selama ini ditopang oleh berlapis tunjangan yang tidak transparan. Skema semacam itu, menurutnya, justru membuka celah penyalahgunaan wewenang karena besaran tunjangan kerap bergantung pada diskresi dan posisi tawar masing-masing kepala daerah terhadap anggaran daerah yang dikelolanya.

"Ketika seorang kepala daerah hanya menerima gaji pokok yang nilainya tidak mencerminkan beban tanggung jawab dan skala kewenangan yang diemban, maka godaan untuk mencari pemasukan di luar jalur resmi menjadi sangat besar," demikian inti argumentasi yang disampaikan politikus senior Partai Golkar tersebut. Ia menekankan bahwa tanggung jawab memimpin sebuah daerah dengan anggaran mencapai triliunan rupiah tidak bisa disetarakan dengan jabatan manajerial biasa di sektor swasta sekalipun.

Fenomena OTT yang Berulang

Rentetan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang nyaris seragam. Kepala daerah tertangkap basah menerima suap, memeras bawahan, atau terlibat dalam kongkalikong proyek infrastruktur daerah. Modus yang paling jamak ditemukan adalah praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta mark-up anggaran proyek yang dananya dialirkan kembali ke kantong pribadi sang pemimpin daerah. Realitas ini memunculkan pertanyaan serius: adakah yang keliru secara sistemik dalam desain kompensasi para pemegang tampuk kekuasaan di daerah?

Data yang dihimpun dari berbagai lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa lebih dari puluhan kepala daerah telah berstatus tersangka atau terpidana kasus rasuah dalam satu dekade terakhir. Angka ini menempatkan jabatan kepala daerah sebagai salah satu posisi publik paling rawan korupsi di republik ini. Doli Kurnia memandang bahwa solusi penindakan semata tidak akan pernah cukup jika akar masalahnya tidak disentuh, dan akar itu salah satunya adalah sistem penggajian yang tidak realistis.

Menimbang Ulang Filosofi Remunerasi Publik

Gagasan menghapus tunjangan dan menggantinya dengan gaji tunggal berjumlah besar bukanlah konsep yang sama sekali baru. Beberapa negara maju telah lebih dulu menerapkan model serupa untuk jabatan-jabatan strategis di sektor publik. Logikanya sederhana: ketika seorang pejabat menerima kompensasi yang sangat memadai secara terbuka dan transparan, maka insentif untuk mengambil risiko korupsi menurun drastis. Sebaliknya, ketika penghasilan resmi dirasa tidak cukup untuk memenuhi standar hidup yang wajar sesuai ekspektasi sosial seorang pemimpin daerah, maka rasionalisasi untuk melakukan pelanggaran menjadi lebih mudah terjadi.

Di Indonesia sendiri, struktur gaji kepala daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah. Gaji pokok seorang gubernur, misalnya, berada pada kisaran yang jauh di bawah standar kompensasi direktur utama sebuah perusahaan daerah yang notabene berada di bawah koordinasinya. Kesenjangan inilah yang menurut Doli perlu dikoreksi. Ia membayangkan sebuah sistem di mana seorang kepala daerah menerima gaji bersih yang nilainya cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan hidupnya beserta keluarganya secara layak, tanpa perlu bergantung pada tunjangan-tunjangan yang tidak pasti dan kerap menjadi bancakan politik anggaran.

Transparansi sebagai Kunci

Salah satu aspek paling penting dari usulan ini adalah dorongan terhadap transparansi. Dengan menghilangkan komponen tunjangan yang berlapis dan menggantinya dengan satu angka gaji yang jelas, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi berapa sebenarnya penghasilan pemimpin daerah mereka. Selama ini, rincian tunjangan kepala daerah seringkali sulit diakses publik. Tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan representasi, hingga biaya operasional melayani masyarakat kerap tumpang tindih dan tidak memiliki standar baku yang seragam antar daerah.

Doli menilai bahwa ketidakseragaman ini menciptakan ketidakadilan sekaligus ketidakefisienan. Seorang bupati di daerah kaya sumber daya alam bisa jadi menerima total penghasilan berkali-kali lipat dibandingkan bupati di daerah miskin, meskipun beban kerja dan tanggung jawab mereka secara prinsipil setara. Kondisi ini juga mendorong lahirnya mentalitas "berburu rente" di daerah-daerah yang anggaran pendapatan dan belanja daerahnya besar, karena semakin besar APBD, semakin besar pula potensi tunjangan yang bisa digali oleh kepala daerah dari pos-pos anggaran tertentu.

Tantangan Implementasi

Meski terdengar menjanjikan, gagasan ini tentu tidak akan mudah direalisasikan. Pertama, diperlukan revisi terhadap berbagai regulasi yang mengatur tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini harus melewati proses legislasi yang kompleks dan berpotensi menuai resistensi dari berbagai pihak. Kedua, penentuan besaran gaji tunggal harus didasarkan pada kajian mendalam yang mempertimbangkan standar hidup layak, inflasi, tanggung jawab jabatan, serta kemampuan keuangan negara.

Ketiga, ada persoalan politik yang tidak kalah pelik. Menaikkan gaji pejabat publik, terlebih di saat kondisi ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih, dapat memicu resistensi dari publik. Oleh karena itu, Doli menekankan pentingnya komunikasi publik yang masif untuk menjelaskan bahwa tujuan dari skema ini justru untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang jauh lebih besar. Ia berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan negara untuk menggaji kepala daerah secara layak akan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi yang terjadi karena gaji yang tidak memadai.

Perbandingan dengan Profesi Lain

Sebagai perbandingan, seorang direktur utama di perusahaan pelat merah dengan skala aset yang setara dengan APBD sebuah provinsi menengah dapat menerima total kompensasi tahunan yang jauh melampaui total penghasilan seorang gubernur. Sementara itu, tanggung jawab seorang gubernur mencakup aspek yang jauh lebih luas, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penegakan ketertiban umum. Disparitas ini menunjukkan bahwa negara perlu mengevaluasi ulang bagaimana ia menghargai para pemimpin daerahnya.

Gagasan yang dilempar Doli Kurnia ini membuka diskusi penting tentang desain institusional yang dapat meminimalkan peluang korupsi di sektor pemerintahan daerah. Apakah sistem gaji tinggi tanpa tunjangan akan menjadi solusi mujarab, masih harus diuji melalui berbagai studi dan mungkin uji coba terbatas. Namun setidaknya, wacana ini mendorong para pemangku kepentingan untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan represif dalam memberantas korupsi, melainkan juga merancang insentif struktural yang membuat jalur bersih menjadi pilihan yang lebih rasional bagi para pemimpin daerah di seluruh Indonesia.