Desakan Koalisi Sipil: Usut Tuntas Kematian Sutrimo, Libatkan LPSK

Jakarta — Aliansi masyarakat sipil mengajukan tuntutan tegas kepada aparat kepolisian agar segera membuka tabir penyebab kematian Sutrimo, seorang warga yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sebuah fasilitas kesehatan swasta di ibu kota. Desakan ini mengemuka di tengah kekhawatiran publik bahwa kasus tersebut berpotensi terhambat oleh ketidakjelasan informasi dan lemahnya perlindungan terhadap pihak-pihak yang mungkin menjadi saksi kunci.

Kronologi dan Kejanggalan

Peristiwa nahas itu terjadi di Klinik Mordent, Jakarta, tempat Sutrimo pertama kali diketahui terbaring lemah tanpa mampu berkomunikasi. Hingga akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia, tidak ada keterangan resmi yang mampu menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya dialami korban sebelum ia tiba di klinik tersebut. Sejumlah sumber menyebut bahwa Sutrimo diduga menjadi korban kekerasan atau tindak penganiayaan, namun polisi belum menetapkan satu pun tersangka maupun memberikan pemaparan hasil penyelidikan awal.

Ketiadaan informasi yang transparan ini memicu kecurigaan di kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka menilai proses pengungkapan fakta berjalan lambat dan minim akuntabilitas. Koalisi yang terdiri dari puluhan lembaga nonpemerintah itu menyatakan bahwa setiap keterlambatan dalam membongkar kebenaran hanya akan memperlebar ruang bagi upaya menghalangi keadilan. Mereka pun mendesak agar kepolisian tidak bekerja secara tertutup dan segera merilis perkembangan terkini kepada publik.

Pelibatan LPSK demi Jaminan Keamanan

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan koalisi adalah mengajak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun tangan dalam proses investigasi. Menurut mereka, keterlibatan lembaga independen ini menjadi krusial mengingat adanya indikasi bahwa sejumlah individu yang mengetahui jalannya peristiwa enggan memberikan keterangan lantaran takut akan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. LPSK dipandang mampu memberikan jaminan perlindungan fisik maupun psikis sehingga para saksi bisa berbicara secara jujur tanpa rasa gentar.

"Kami melihat ada kebutuhan mendesak agar LPSK dilibatkan sejak tahap penyelidikan, bukan hanya setelah ada penetapan tersangka. Sebab, perlindungan dini bisa mencegah potensi intervensi atau intimidasi yang bisa menggagalkan proses hukum," ujar seorang perwakilan koalisi. Koalisi juga mengingatkan bahwa kasus kematian yang terjadi di lingkungan klinik swasta bukanlah perkara biasa; di dalamnya terdapat rantai tanggung jawab yang harus diurai, baik dari sisi medis, pengelolaan klinik, hingga kemungkinan keterlibatan individu dari luar.

Transparansi Sejak Hulu

Aliansi tersebut mendorong agar kepolisian membangun komunikasi publik yang terbuka. Mereka menuntut adanya laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil, hasil pemeriksaan forensik, serta daftar saksi yang sudah diperiksa. Transparansi semacam ini, menurut mereka, akan menekan spekulasi liar sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Koalisi bahkan siap mengawal kasus ini hingga tuntas dan membentuk tim pemantau independen yang bertugas mengumpulkan informasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan prosedur.

Dalam pernyataannya, koalisi juga menyoroti kondisi klinik Mordent yang diduga memiliki rekam jejak operasional yang perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah klinik tersebut telah memenuhi standar keselamatan pasien? Siapa yang bertanggung jawab atas situasi darurat yang dialami Sutrimo sebelum pertolongan medis diberikan? Pertanyaan-pertanyaan ini, tegas mereka, harus dijawab oleh penyidik tanpa ditunda. Apabila ditemukan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan, maka setiap orang yang terlibat, termasuk pemilik atau pengelola klinik, harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Relevansi bagi Kebijakan Perlindungan Saksi

Kasus Sutrimo turut menjadi ujian bagi efektivitas sistem perlindungan saksi di Indonesia. Banyak kalangan menilai bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya yang berani mengungkap kebenaran masih lemah. Oleh karena itu, koalisi mendesak revisi kebijakan yang memungkinkan LPSK hadir lebih awal dalam setiap kasus yang berindikasi pelanggaran hak berat atau pembiaran oleh pihak-pihak berwenang. Jika mekanisme perlindungan berjalan optimal, diharapkan tidak ada lagi saksi yang memilih diam karena ketakutan yang berujung pada terpendamnya keadilan bagi korban dan keluarganya.

Lebih jauh, koalisi mengingatkan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan juga menyangkut hak hidup dan keselamatan setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah dan DPR diminta untuk ikut mengawal dan memberikan perhatian khusus agar pengungkapan kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan supremasi hukum. Mereka juga mendorong Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Langkah Konkret ke Depan

Dalam waktu dekat, koalisi berencana menggelar audiensi dengan Kapolda Metro Jaya dan pimpinan LPSK untuk membahas secara langsung strategi pengusutan perkara. Mereka akan menyerahkan berkas berisi rekomendasi teknis, termasuk daftar nama yang diduga layak mendapat perlindungan, serta usulan pembentukan tim investigasi gabungan. Selain itu, aksi damai dan kampanye publik akan digelar sebagai bentuk pengawasan sosial agar kasus ini tidak hilang begitu saja.

Koalisi juga mempersilakan keluarga korban untuk menunjuk kuasa hukum pendamping yang akan difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum. Mereka yakin bahwa dengan kolaborasi multipihak—kepolisian, LPSK, Komnas HAM, dan masyarakat sipil—kematian Sutrimo dapat diungkap secara utuh dan tuntas. "Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengungkapan kematian seorang warga negara. Negara wajib hadir dan memberikan jawaban kepada publik," tegas pernyataan penutup koalisi.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan diharapkan mampu memperkuat komitmen penegak hukum untuk selalu menjunjung transparansi. Publik menanti langkah nyata, bukan sekadar janji, agar keadilan bagi Sutrimo dan keluarganya benar-benar bisa ditegakkan tanpa kompromi.