Den Haag — Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci Divonis 20 Tahun Penjara

Pengadilan Khusus Kosovo (Kosovo Specialist Chambers) yang didukung penuh oleh Uni Eropa di Den Haag resmi menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kepada mantan Presiden sekaligus Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaçi. Putusan berkekuatan hukum ini menyatakan Thaçi bersalah atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik bersenjata pada periode 1998–1999.

Vonis tersebut seketika memicu kemarahan publik dan aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok nasionalis Kosovo, baik di luar gedung pengadilan di Den Haag, Belanda, maupun di ibu kota Pristina. Keputusan ini dinilai merobek kembali luka sejarah lama yang belum sepenuhnya pulih di kawasan Balkan Barat pasca-runtuhnya Yugoslavia.

Kronologi Dakwaan dan Putusan Mahkamah Den Haag

Dalam persidangan panjang yang menyita perhatian internasional tersebut, majelis hakim membeberkan serangkaian fakta mengenai tindakan brutal yang dilakukan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA/UÇK) di bawah komando Thaçi bersama tiga komandan senior lainnya. Pengadilan menetapkan urutan temuan hukum sebagai berikut:

1. Tindakan Penyiksaan Massal: Majelis hakim menyatakan Hashim Thaçi bertanggung jawab secara komando dan langsung atas tindakan penyiksaan berat terhadap setidaknya 303 individu di sejumlah pusat penahanan rahasia.
2. Eksekusi dan Pembunuhan Terencana: Pengadilan membuktikan keterlibatan Thaçi dan komandonya dalam kasus pembunuhan sedikitnya 96 korban jiwa selama periode konflik 1998 hingga 1999.
3. Penargetan Warga Sipil Tanpa Bukti: Korban kekerasan mencakup warga etnis Serbia, warga minoritas Roma, serta warga etnis Albania yang dicap secara sepihak sebagai kolaborator rezim Serbia hanya berdasarkan desas-desus tanpa verifikasi hukum.
4. Kekerasan terhadap Kelompok Rentan: Laporan pengadilan menegaskan bahwa sebagian korban kekejaman merupakan kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur dan warga lanjut usia, di mana sejumlah korban dipaksa menyaksikan langsung penyiksaan hingga pembunuhan anggota keluarga mereka.

"Para korban dituduh sebagai kolaborator musuh hanya atas dasar rumor yang belum diverifikasi, padahal sebagian besar dari mereka hanyalah warga sipil tak berdosa yang tidak terlibat dalam permusuhan bersenjata," tegas majelis hakim dalam amar putusannya.

Transformasi Politik: Dari Komandan Perang Menjadi Narapidana

Sebelum terseret ke meja hijau, Hashim Thaçi merupakan figur sentral dalam panggung politik Kosovo modern. Pada masa Perang Kosovo, ia memimpin sayap politik KLA dan dipandang luas oleh masyarakat Albania-Kosovo serta negara-negara Barat sebagai pahlawan kemerdekaan yang gigih melawan operasi pembersihan etnis oleh militer Serbia.

Karier politiknya melesat pesat usai perang. Thaçi sempat menjadi tokoh kesayangan para diplomat Barat dan kerap diundang ke markas Uni Eropa di Brussels. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pertama pasca-deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo pada 2008, sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Kosovo pada 2016. Namun, reputasi diplomasinya runtuh ketika Pengadilan Khusus Kosovo menerbitkan surat dakwaan resmi kejahatan perang pada 2020, yang memaksanya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan demi menghadapi proses peradilan.

Eskalasi Ketegangan dan Reaksi Publik di Pristina

Keputusan pengadilan di Den Haag langsung menyulut tensi geopolitik di Balkan. Sejumlah kelompok veteran perang dan warga Kosovo menggelar aksi demonstrasi damai hingga konfrontatif, menuduh pengadilan internasional tersebut berat sebelah dan merendahkan perjuangan sah rakyat Kosovo dalam meraih kemerdekaan.

Sebaliknya, vonis 20 tahun penjara ini dianggap oleh para keluarga korban dan pemerhati hak asasi manusia internasional sebagai tonggak penting penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Langkah ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat diputihkan oleh status kepahlawanan politik masa lalu.