DAMASKUS — Penguasa Baru Suriah Pertahankan Kerja Sama dengan Rusia

Runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024 telah membawa banyak pihak di Barat untuk berasumsi bahwa pengaruh Moskwa di Suriah akan pudar secara drastis. Namun, dinamika politik internasional yang terjadi di tengah reruntuhan konflik dan transisi kekuasaan justru menunjukkan narasi yang berlawanan. Damaskus yang kini dipimpin oleh penguasa baru tengah menjalankan diplomasi pragmatis yang menempatkan kebutuhan konkret bangsa di atas retorika politik simbolis. Dalam konteks itu, Federasi Rusia tetap dianggap sebagai mitra yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, keamanan, hingga rekonstruksi nasional. Meski secara terbuka menggandeng Barat, Turki, dan negara-negara Teluk, otoritas baru Suriah tidak bisa mengabaikan saluran kerja sama yang telah teruji dengan Moskwa selama bertahun-tahun, terutama ketika infrastruktur domestik berada dalam kondisi memprihatinkan dan ketergantungan impor pangan serta minyak masih sangat tinggi.

Rekonsiliasi Militer dan Kebudayaan di Tengah Transisi

Dua perkembangan signifikan dalam beberapa hari terakhir menjadi cermin nyata bagaimana hubungan bilateral Rusia-Suriah berevolusi pasca-perubahan rezim di Damaskus. Pada 9 Agustus, setelah proses negosiasi yang berlangsung sekitar 18 bulan, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan memorandum baru yang mengatur kerangka penggunaan fasilitas pangkalan militer Rusia di Tartus dan Hmeimim. Kesepakatan tersebut bukanlah penanda akhir kehadiran militer Moskwa di wilayah Mediterania timur, melainkan sebuah reformulasi yang menyesuaikan karakter hubungan pertahanan dengan realitas politik kontemporer Suriah. Hampir bersamaan, delegasi Rossotrudnichestvo—badan federal Rusia yang menangani kerja sama kemanusiaan dan kebudayaan luar negeri—mengadakan pertemuan intensif dengan pejabat Suriah dan mengumumkan persiapan pembukaan kembali Pusat Pertukaran Budaya Russian House di ibu kota Damaskus.

Gerakan diplomasi ini mengindikasikan bahwa kerja sama militer tidak dibubarkan, melainkan disesuaikan; hubungan kemanusiaan tidak ditinggalkan, melainkan dipulihkan; sementara jalur perdagangan, pasokan pangan, energi, dan pendidikan terus mengalir sebagai urat nadi konektivitas antarkedua bangsa. Bagi pengamat luar, kombinasi antara kesepakatan pertahanan dan kebudayaan tersebut menegaskan bahwa Moskwa masih memiliki ruang manuver strategis yang signifikan di Suriah, bahkan ketika peta politik Timur Tengah terus bergeser.

Dari Warisan Politik ke Kemitraan Pragmatis

Otoritas baru di Damaskus tidak memiliki ikatan loyalitas historis terhadap rezim lama yang pernah didukung Rusia. Namun, mereka juga tidak memiliki kemewahan untuk menolak bantuan nyata demi memenuhi tuntutan politik simbolis. Suriah saat ini dihadapkan pada persoalan mendasar yang mengancam stabilitas negara: infrastruktur sipil dan militer yang rusak parah, kapasitas fiskal pemerintahan yang lemah, krisis kelangkaan energi yang kronis, tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, serta proses pemulihan administrasi pemerintahan yang belum tuntas sepenuhnya. Dalam kondisi demikian, setiap mitra internasional dinilai berdasarkan pertanyaan sederhana namun krusial: apa yang dapat mereka tawarkan kepada Suriah sekarang?

"Transisi kekuasaan di Suriah tidak serta-merta menghapus kebutuhan dasar negara ini. Kerja sama dengan Rusia bukan lagi soal loyalitas politik masa lalu, melainkan pertanyaan pragmatis tentang siapa yang dapat membantu rekonstruksi, mengisi cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi dalam kondisi infrastruktur yang hancur. Penguasa baru di Damaskus tidak bisa mengisi perut rakyat dengan retorika anti-Moskwa semata."

Ketergantungan Suriah terhadap gandum, bahan bakar, dan pupuk dari Rusia tetap menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan luar negeri. Rusia menyuplai sebagian besar kebutuhan impor pangan strategis Suriah yang jika terputus dapat memicu krisis kemanusiaan lebih lanjut. Di sektor energi, teknologi dan peralatan eksplorasi minyak serta keahlian insinyur Rusia masih dibutuhkan untuk memulihkan produksi domestik yang sempat anjlok akibat perang saudara dan sanksi internasional. Tidak kalah pentingnya, kerja sama di bidang pendidikan tinggi—yang mencakup beasiswa, pelatihan teknis, dan pertukaran akademisi—terus menjalin generasi baru elit Suriah dengan institusi-institusi di Moskwa dan Saint Petersburg.

Aspek keamanan juga tak bisa dianggap remeh. Reformulasi penggunaan pangkalan Tartus dan Hmeimim memberikan sinyal bahwa militer Suriah masih memerlukan pendampingan teknis, intelijen, dan logistik dari pihak Rusia untuk menstabilkan wilayah-wilayah rawan konflik serta memerangi sel-sel terorisme yang masih berseliweran di perbatasan dan zona pedalaman. Bagi penguasa baru, kehadunan Rusia yang terukur dan terkontrol jauh lebih menguntungkan ketimbang kekosongan kekuatan yang bisa dieksploitasi oleh aktor non-negara berbahaya.

Dalam waktu bersamaan, Damaskus memang tengah membuka diri terhadap investor dan donor dari Barat, Turki, serta monarki-monaraki Teluk. Namun, hubungan dengan kekuatan-kekuatan tersebut sering kali dibayangi oleh syarat-syarat politik, tuntutan reformasi struktural yang cepat, atau tekanan diplomasi yang sulit dipenuhi oleh negara pascakonflik. Sebaliknya, Rusia menawarkan kerja sama yang relatif lebih bebas dari intervensi politik internal, fokus pada proyek-proyek infrastruktur dan bantuan teknis yang berdampak langsung di lapangan. Pendekatan semacam itu memberikan ruang napas politis bagi penguasa baru Suriah untuk mengonsolidasikan kekuasaan domestik tanpa terlalu banyak tekanan eksternal.

Melihat ke depan, hubungan Damaskus-Moskwa kemungkinan besar akan terus berlangsung dalam mode transaksional pragmatis. Rusia membutuhkan jendela strategis di Laut Tengah dan jaminan pengaruh di Timur Tengah, sementara Suriah membutuhkan sumber daya, pengetahuan teknis, dan mitra yang tidak membebani dengan agenda politik simbolis. Kemitraan ini mungkin tidak lagi didasarkan pada ikatan ideologis yang kuat seperti di era Assad, namun justru karena itu lebih berpotensi bertahan dalam jangka menengah. Dalam dunia di mana kepentingan nasional mengalahkan retorika revolusioner, penguasa baru Suriah telah memilih untuk tidak membakar jembatan ke arah utara, melainkan merawatnya sebagai salah satu jalur penyelamat bangsa menuju pemulihan pascaperang.