CORE: Pengalaman Lintas Rezim Jadi Modal Fiskal Menkeu Suahasil Nazara

Langkah pemerintah dalam menjaga kesinambungan dan ketahanan ekonomi nasional dinilai memerlukan kepemimpinan fiskal yang matang dan adaptif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai rekam jejak panjang Suahasil Nazara yang teruji di berbagai era kepemimpinan menjadi modal fundamental yang sangat berharga dalam menakhodai kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan.

Menurut Faisal, transisi dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut figur ekonom yang tidak hanya memahami teori makroekonomi, tetapi juga menguasai seluk-beluk teknokratis birokrasi dan negosiasi kebijakan.

"Pengalaman panjang Suahasil Nazara, mulai dari memimpin Badan Kebijakan Fiskal hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, memberikan pemahaman mendalam atas arsitektur APBN. Kapasitas teknokratis lintas periode kepemimpinan ini menjadi jangkar stabilitas yang sangat krusial bagi kredibilitas fiskal Indonesia," ujar Mohammad Faisal dalam analisisnya di Jakarta.

Rekam Jejak Birokrasi dan Ketahanan Fiskal

Perjalanan karier Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan mencerminkan proses pematangan kebijakan yang solid. Sebelum dipercaya mengemban posisi strategis di pucuk pimpinan bendahara negara, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut telah terlibat langsung dalam merumuskan respons kebijakan fiskal saat Indonesia menghadapi berbagai guncangan ekonomi, termasuk krisis pandemi global.

Faisal menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang berakar kuat pada pemahaman teknokratis mampu meminimalkan risiko ketidakpastian pasar. Kepercayaan investor dan pelaku usaha domestik maupun internasional sangat bergantung pada konsistensi serta kepastian arah kebijakan anggaran negara.

Dalam pandangan CORE Indonesia, ada beberapa faktor penguat yang menjadikan jam terbang Suahasil sebagai modal penting:

• Keahlian Teknis Makro-Fiskal: Pemahaman mendalam terkait postur APBN, manajemen pembiayaan utang, dan perumusan insentif fiskal strategis.
• Kontinuitas Kebijakan: Kemampuan menjaga kesinambungan program prioritas nasional tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian (fiscal prudence).
• Komunikasi Antar-Lembaga: Fleksibilitas komunikasi dengan parlemen, kementerian teknis, serta otoritas moneter guna menyelaraskan bauran kebijakan.

Tantangan Penerimaan Negara dan Defisit APBN

Kendati memiliki modal pengalaman yang kokoh, tantangan yang membentang di hadapan otoritas fiskal ke depan tidaklah ringan. Faisal mengingatkan bahwa optimalisasi penerimaan negara, khususnya reformasi perpajakan dan rasio pajak (tax ratio), masih menjadi pekerjaan rumah utama yang menuntut ketegasan sekaligus kehati-hatian.

Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk membiayai berbagai agenda pembangunan prioritas, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, ruang fiskal harus tetap dijaga agar rasio defisit anggaran tidak melampaui batas aman undang-undang sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah seni mengelola APBN. Kuncinya terletak pada efisiensi belanja pemerintah, penajaman alokasi subsidi, serta keberanian dalam memperluas basis pajak tanpa membebani daya beli masyarakat menengah ke bawah," tambah Faisal.

Menavigasi Volatilitas Ekonomi Global

Gejolak geopolitik, volatilitas harga komoditas global, serta tren suku bunga tinggi di negara-negara maju menuntut respons fiskal yang cepat dan fleksibel. Menurut CORE Indonesia, Menkeu Suahasil Nazara diharapkan mampu memposisikan APBN sebagai shock absorber yang tangguh dalam meredam dampak rambatan eksternal terhadap stabilitas moneter dan sektor riil di dalam negeri.

Dengan rekam jejak birokrasi yang komprehensif, Suahasil dipandang memiliki bekal mumpuni untuk memperkuat sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) demi menjaga roda perekonomian nasional tetap berputar stabil dan berkelanjutan.