Celios Soroti Kebijakan Desil yang Dinilai Berdampak Langsung ke Masyarakat

Penerapan kebijakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis desil oleh pemerintah terus memicu perdebatan di ruang publik. Lembaga kajian ekonomi independen, Center of Economics and Law Studies (Celios), mengingatkan bahwa sistem pemeringkatan desil bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang membawa konsekuensi langsung dan berdampak signifikan terhadap taraf hidup jutaan warga di Indonesia.

Kajian Celios menyoroti bahwa pengelompokan desil—yang membagi populasi dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera)—kerap menjadi tolok ukur tunggal dalam penetapan penerima bantuan sosial, subsidi energi, skema jaminan kesehatan, hingga akses bantuan pendidikan. Ketidakakuratan dalam penentuan batas antar-desil dinilai berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural baru.

Dampak Nyata terhadap Kelompok Rentan dan Kelas Menengah

Peneliti sekaligus pendiri Celios menegaskan bahwa pergeseran indikator desil tanpa mitigasi data yang akurat berisiko tinggi memutus akses masyarakat rentan dari berbagai program perlindungan sosial negara. Fenomena exclusion error atau masyarakat miskin yang tidak terdaftar, serta inclusion error di mana kelompok mampu justru menerima subsidi, masih menjadi persoalan klasik yang belum terurai tuntas.

"Kebijakan berbasis desil ini memiliki konsekuensi langsung yang sangat nyata di lapangan. Satu kesalahan kecil dalam pengkategorian desil dapat mencabut hak dasar seorang warga dari fasilitas kesehatan gratis, bantuan pangan, ataupun beasiswa pendidikan," tegas perwakilan Celios dalam catatan analisisnya.

Selain kelompok masyarakat miskin ekstrem, dampak paling rentan dirasakan oleh kelas menengah bawah (aspiring middle class) yang umumnya berada pada rentang desil 4 hingga desil 7. Kelompok ini kerap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah, namun di sisi lain kondisi ekonomi mereka sangat rentan tergerus oleh kenaikan harga bahan pokok, inflasi energi, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kritik atas Metodologi dan Perlunya Pembaruan Data

Celios memaparkan sejumlah kelemahan metodologis yang selama ini membayangi pendataan sosial ekonomi di Tanah Air. Pendataan yang dilakukan secara berkala dan tidak dinamis membuat kondisi faktual masyarakat sering kali tidak terpotret secara utuh saat krisis ekonomi melanda.

Guna mengatasi polemik berkepanjangan dan memastikan kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran, Celios merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi pemerintah:

• Pembaruan Data Dinamis: Pemerintah perlu menerapkan sistem pemutakhiran data secara real-time yang responsif terhadap perubahan status ekonomi warga secara tiba-tiba akibat PHK atau bencana.
• Penyediaan Mekanisme Sanggah: Membuka kanal pengaduan dan sanggah yang transparan, mudah diakses, serta bebas biaya bagi warga yang merasa haknya terabaikan akibat kesalahan penetapan desil.
• Integrasi Lintas Sektor: Memadukan data perpajakan, kepemilikan aset, dan administrasi kependudukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi antar-kementerian.
• Pelebaran Jaring Pengaman Sosial: Merancang skema perlindungan khusus bagi kelompok kelas menengah rentan yang berada di zona abu-abu klasifikasi desil.

Mendorong Kebijakan Sosial yang Lebih Inklusif

Menghadapi ketidakpastian ekonomi global, kebijakan subsidi dan bansos dituntut untuk tidak kaku dan mekanistik. Kebijakan publik yang adil tidak boleh hanya bergantung pada algoritma pembagian desil yang kaku, melainkan harus diimbangi dengan verifikasi lapangan yang humanis dan berkelanjutan.

Jika reformasi data dan mekanisme klasifikasi desil tidak segera dibenahi, Celios mengkhawatirkan jurang ketimpangan sosial ekonomi akan semakin melebar, sementara daya beli masyarakat di lapis bawah dan menengah akan terus mengalami tekanan yang berkepanjangan.