BUENOS AIRES — Argentina Perluas Penyidikan Tambang Minyak Ilegal di Kepulauan Malvinas

Pemerintah Argentina melalui Kejaksaan Federal resmi memperluas gugatan hukum terhadap sejumlah perusahaan minyak asing yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin di sekitar Kepulauan Malvinas (Falkland). Jaksa Federal Carlos Stornelli memasukkan nama Rockhopper Exploration PLC beserta anak perusahaannya, serta Navitas Petroleum Development and Production Limited, ke dalam daftar entitas yang didakwa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon secara ilegal di landas kontinen Argentina.

Langkah hukum ini menandai eskalasi baru dalam sengketa kedaulatan dan hak pengelolaan sumber daya alam di wilayah Atlantik Selatan. Kejaksaan menilai bahwa eksplorasi minyak lepas pantai yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dari pemerintah resmi Argentina, melainkan hanya mengandalkan izin unilateral dari otoritas Inggris.

Permintaan Diplomatik ke Inggris dan Israel

Dalam perkembangan kasus yang ditangani oleh Hakim Federal Ariel Lijo ini, Jaksa Stornelli mengajukan permohonan surat rogatori (exhorto) resmi yang dikirimkan melalui jalur diplomatik ke dua negara. Argentina meminta pemerintah Inggris untuk mengungkap secara transparan struktur kepemilikan dan komposisi grup Rockhopper Exploration PLC beserta anak perusahaannya, yaitu Rockhopper Exploration (Oil) Limited dan Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited.

Sementara itu, surat rogatori yang ditujukan ke Israel dimaksudkan untuk memeriksa struktur korporasi Navitas Petroleum Development and Production Limited. Kejaksaan Argentina ingin menyelidiki lebih dalam mengenai jalinan hubungan bisnis dan keterikatan komersial antara perusahaan Israel tersebut dengan entitas minyak asal Inggris.

Tindakan tegas kejaksaan ini menyusul keputusan hakim federal di Río Grande yang baru-baru ini mengeluarkan perintah resmi untuk menghentikan seluruh pekerjaan operasional pada proyek ladang minyak Sea Lion, sebuah proyek eksplorasi skala besar yang dioperasikan oleh Navitas di perairan Malvinas.

Perbandingan Entitas dan Status Hukum

Proses hukum ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari langkah pembekuan aktivitas migas ilegal yang dirintis Argentina sejak lebih dari satu dekade lalu. Berikut adalah perincian entitas yang terlibat beserta tindakan hukum yang diterapkan oleh otoritas Argentina:

Kronologi Eskalasi Sengketa Migas Malvinas

Sengketa hukum terkait eksploitasi hidrokarbon di wilayah Malvinas didasarkan pada instrumen hukum nasional yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Energi Argentina. Berikut kronologi perkembangan penegakan hukum tersebut:

1. Tahun 2012: Penerbitan Resolusi 130/2012 yang menetapkan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi hidrokarbon lepas pantai di landas kontinen Argentina tanpa persetujuan pemerintah pusat dinyatakan sebagai aktivitas ilegal dan clandestina (tersembunyi).
2. Tahun 2013: Penerbitan Resolusi 457/2013 yang secara resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan beroperasi selama 20 tahun di wilayah Argentina bagi Desire Petroleum Limited karena beroperasi di bawah lisensi konsesi Inggris.
3. Beberapa Hari Lalu: Putusan pengadilan federal Río Grande yang mengabulkan penangguhan aktivitas fisik pada proyek eksplorasi Sea Lion.
4. Tindakan Terkini: Jaksa Carlos Stornelli memperluas penyidikan ke Rockhopper dan Navitas, sekaligus melayangkan tuntutan transparansi korporasi lintas negara.

Para pengamat hukum internasional menilai langkah Buenos Aires ini sebagai strategi konsisten untuk menutup akses pendanaan dan legitimasi operasional bagi kontraktor minyak asing di wilayah sengketa. "Argentina memanfaatkan pengadilan domestik dan mekanisme hukum internasional untuk menegaskan bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam di Malvinas tanpa izin Buenos Aires memiliki konsekuensi hukum yang serius," ujar seorang pakar hukum maritim dalam analisisnya.

Melalui pengiriman surat rogatori ke London dan Tel Aviv, Argentina berharap dapat menekan arus investasi asing serta mempertegas posisi kedaulatan negara atas kekayaan alam di wilayah Atlantik Selatan.