Budi Santoso Tinjau Capaian Ekspor dan Stabilisasi Harga

JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menjalani serangkaian agenda kerja di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026). Rangkaian kegiatan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja perdagangan pada paruh pertama tahun 2026, percepatan realisasi perjanjian dagang internasional, serta penguatan pengawasan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global yang masih menekan daya beli masyarakat.

Agenda yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu melibatkan jajaran pejabat eselon I hingga eselon III di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam keterangan resmi yang diterima Patokan.com, Budi Santoso menegaskan bahwa evaluasi tengah tahun menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan sepanjang enam bulan pertama tahun berjalan.

"Kita tidak bisa berpuas diri. Evaluasi ini untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat," ujar Budi Santoso di Kementerian Perdagangan.

Kronologi Kegiatan di Kementerian Perdagangan

Rangkaian kegiatan Menteri Perdagangan pada hari itu berlangsung dalam beberapa tahap dengan agenda yang saling berkesinambungan. Berikut urutan kejadiannya:

1. Pukul 09.00 WIB — Budi Santoso memimpin rapat pimpinan terbatas bersama jajaran eselon I untuk menyusun peta jalan kebijakan perdagangan pada semester kedua tahun 2026.
2. Pukul 11.30 WIB — Digelar pembahasan mendalam mengenai realisasi ekspor nonmigas dan progres negosiasi berbagai perjanjian perdagangan internasional.
3. Pukul 14.00 WIB — Menteri meninjau langsung sistem informasi harga kebutuhan pokok yang menjadi basis pengambilan kebijakan stabilisasi harga di daerah.
4. Pukul 16.00 WIB — Konferensi pers singkat digelar untuk menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada publik dan pelaku dunia usaha.

Evaluasi Capaian Perdagangan Semester I 2026

Dalam rapat evaluasi, Budi Santoso menyoroti sejumlah indikator utama kinerja perdagangan. Ia menekankan bahwa tren ekspor nonmigas pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan arah yang positif, didorong oleh permintaan pasar global terhadap produk manufaktur, kelapa sawit, serta produk hilirisasi lainnya. Meski demikian, menteri mengingatkan agar seluruh jajaran tetap waspada terhadap fluktuasi harga komoditas dan kebijakan proteksionisme di sejumlah negara tujuan ekspor.

Data sementara menunjukkan nilai ekspor nonmigas Indonesia pada periode Januari–Juni 2026 tercatat sekitar 128 miliar dolar AS, tumbuh sekitar 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun marginnya menyempit akibat meningkatnya impor bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen

Agenda berikutnya menyoroti pengawasan harga kebutuhan pokok menjelang dinamika permintaan musiman. Budi Santoso meminta jajarannya memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok serta keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

"Pengawasan harus dilakukan secara konsisten. Kami tidak ingin ada lonjakan harga yang memberatkan masyarakat, terutama untuk komoditas beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya," tegas Budi Santoso.

Menteri juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen melalui pengawasan tata niaga dan penindakan terhadap praktik penimbunan maupun permainan harga. Beberapa poin kunci yang menjadi arahan menteri dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Mempercepat realisasi perjanjian dagang yang telah diratifikasi untuk membuka akses pasar baru bagi produk ekspor Indonesia;
• Memperkuat sistem informasi harga kebutuhan pokok berbasis data digital agar pengambilan kebijakan lebih cepat dan akurat;
• Meningkatkan pengawasan terhadap barang impor ilegal yang berpotensi mengganggu produk dalam negeri;
• Mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan platform digital dalam memperluas pasar ekspor.

Percepatan Realisasi Perjanjian Dagang

Pada sesi pembahasan perjanjian dagang, Budi Santoso meminta agar seluruh instrumen kerja sama ekonomi yang telah ditandatangani segera diimplementasikan secara efektif. Menurutnya, percepatan realisasi perjanjian dagang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Target peningkatan ekspor nonmigas sebesar 7–9 persen hingga akhir tahun 2026 hanya dapat dicapai apabila akses pasar dan fasilitasi perdagangan benar-benar berjalan optimal.

Selain itu, menteri mendorong penguatan peran perwakilan perdagangan di luar negeri untuk menjaring peluang pasar baru, termasuk kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Diversifikasi pasar dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada sejumlah negara tujuan ekspor utama.

Tindak Lanjut dan Langkah ke Depan

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan tersebut, Budi Santoso meminta seluruh unit kerja menyampaikan laporan perkembangan program secara berkala. Evaluasi mendalam akan kembali dilakukan pada akhir tahun 2026 untuk menilai pencapaian target secara menyeluruh.

Kementerian Perdagangan juga berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Seluruh arah kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.