BPK Bongkar Rp5,83 Triliun Pajak Macet yang Tak Ditagih DJP

Lembaga pemeriksa tertinggi negara kembali menyoroti lemahnya efektivitas penagihan di tubuh otoritas perpajakan nasional. Hasil pemeriksaan terbaru mengungkap adanya ribuan ketetapan pajak dengan status kualitas macet yang hingga kini belum tersentuh upaya penagihan serius oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nilainya tidak main-main: mencapai Rp5,83 triliun yang tersebar dalam 4.740 ketetapan piutang. Angka ini memperlihatkan betapa besarnya potensi penerimaan negara yang menguap begitu saja akibat lemahnya eksekusi di lapangan.

Potret Piutang yang Mengendap

Dalam dunia akuntansi perpajakan, piutang berkualitas macet merupakan klasifikasi terburuk yang menandakan kecilnya kemungkinan dana tersebut dapat tertagih. Status ini umumnya disematkan setelah melalui serangkaian evaluasi terhadap kemampuan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Namun yang menjadi persoalan mendasar adalah fakta bahwa ribuan ketetapan tersebut seolah dibiarkan menggantung tanpa ada langkah konkret dari aparat pemungut. Tidak ada penyitaan aset, tidak ada pemblokiran rekening, tidak ada upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Mencermati data yang terungkap, rata-rata setiap ketetapan mencatat nilai sekitar Rp1,23 miliar. Ini bukan sekadar tunggakan kecil dari pelaku usaha mikro. Ini menyangkut wajib pajak dengan kapasitas finansial yang seharusnya signifikan. Fakta bahwa DJP tidak kunjung bertindak menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini murni kelalaian administratif, keterbatasan sumber daya manusia, atau justru ada faktor lain yang lebih kompleks di balik diamnya mesin penagihan negara?

Anatomi Kegagalan Koleksi

Untuk memahami mengapa piutang sebesar ini bisa mengendap, kita perlu menelisik rantai birokrasi penagihan pajak. Proses dimulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menetapkan jumlah kewajiban wajib pajak. Jika tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu, diterbitkan Surat Teguran. Bila tetap tidak ada itikad baik, aparat dapat menerbitkan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Dari sini, langkah selanjutnya adalah penyitaan barang milik wajib pajak, pencekalan ke luar negeri, hingga penyanderaan badan.

Sayangnya, mekanisme yang tampak ideal di atas kertas ini acapkali tersendat di tataran implementasi. Banyak surat paksa yang sekadar menjadi dokumen tanpa tindak lanjut berarti. Ada juru sita pajak yang dibebani ratusan berkas dalam satu waktu sehingga prioritas menjadi kabur. Belum lagi celah hukum yang dimanfaatkan oleh penunggak cerdik: mengalihkan aset ke pihak ketiga, mengganti identitas badan usaha, atau memanfaatkan proses keberatan dan banding yang memakan waktu bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, ketika proses hukum akhirnya berkekuatan tetap, aset wajib pajak sudah raib entah ke mana.

Implikasi terhadap Target Penerimaan

Angka Rp5,83 triliun bukanlah nominal yang bisa dipandang sebelah mata dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah ini setara dengan belanja infrastruktur di beberapa kabupaten yang bisa membangun puluhan puskesmas, ratusan sekolah, atau ribuan kilometer jalan desa. Dalam konteks target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun, kebocoran sebesar ini menjadi paradoks menyakitkan. Di satu sisi pemerintah mengejar rasio perpajakan yang ideal, namun di sisi lain potensi yang sudah jelas-jelas terukur justru dibiarkan lenyap tanpa upaya maksimal.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino dari lemahnya penagihan terhadap budaya kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang taat membayar akan bertanya-tanya: mengapa mereka harus disiplin melaporkan dan menyetor tepat waktu jika para penunggak besar justru dibiarkan bebas tanpa konsekuensi berarti? Rasa keadilan dalam sistem perpajakan adalah fondasi utama yang menopang moral masyarakat untuk patuh. Ketika fondasi ini retak, yang terjadi bukan sekadar hilangnya triliunan rupiah hari ini, melainkan erosi kepercayaan jangka panjang yang dampaknya jauh lebih destruktif.

Sebuah Refleksi Tata Kelola Pajak Nasional

Temuan ini sesungguhnya bukanlah hal yang sama sekali baru. Dari tahun ke tahun, laporan pemeriksaan BPK hampir selalu menyertakan catatan tentang lemahnya penagihan piutang pajak. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bersifat sistemik, bukan sekadar insiden sesaat. Modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem digital seperti core tax administration system memang penting, tetapi tanpa perbaikan fundamental pada budaya penegakan hukum dan akuntabilitas aparat, otomasi hanya akan menjadi baju baru yang menutupi luka lama.

Publik tentu berharap agar temuan ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang dibacakan, ditanggapi normatif oleh otoritas pajak, lalu berlalu tanpa perubahan berarti. Diperlukan langkah tegas dan terukur: mulai dari pemetaan ulang seluruh piutang macet berdasarkan tingkat keterpulihannya, pembentukan satuan tugas khusus dengan kewenangan penuh, hingga penerapan indikator kinerja yang benar-benar mengukur efektivitas penagihan, bukan sekadar jumlah surat yang diterbitkan. Lebih dari itu, transparansi kepada publik mengenai siapa saja para penunggak besar dan langkah apa yang telah diambil terhadap mereka akan menjadi kontrol sosial yang efektif. Wajib pajak patut tahu ke mana saja uang mereka seharusnya mengalir dan siapa yang bertanggung jawab ketika aliran itu tersumbat.