BP Batam Tegaskan Komitmen Tata Kelola Laut dan Pertanahan yang Transparan

Batam, Patokan – Badan Pengusahaan (BP) Batam akhirnya angkat bicara terkait polemik perizinan kaveling laut yang belakangan menjadi sorotan publik. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap penataan ruang laut serta administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Pernyataan ini menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan dan spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai status legalitas lahan reklamasi dan kaveling laut di Batam.

Dukungan Terhadap Penataan Ruang Laut

Dalam keterangan resminya, Amsakar menegaskan bahwa BP Batam berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa penataan ruang laut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Batam. “Kami mendukung sepenuhnya upaya penataan ruang laut yang tertib, karena hal ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi investor dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk memastikan setiap izin yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meminimalisir potensi konflik di kemudian hari.

Administrasi Pertanahan yang Akuntabel

Selain soal ruang laut, Amsakar juga menyoroti pentingnya administrasi pertanahan yang akuntabel. Ia mengakui bahwa selama ini masih banyak temuan di lapangan terkait sertifikat ganda, lahan terlantar, dan peralihan hak yang tidak tercatat dengan baik. Untuk itu, BP Batam akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh data pertanahan yang ada.

“Kami tidak ingin ada lagi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan membenahi sistem administrasi pertanahan secara bertahap, mulai dari pendataan ulang hingga penerbitan sertifikat elektronik,” tegas Amsakar. Ia menambahkan bahwa digitalisasi data pertanahan menjadi prioritas utama untuk menciptakan transparansi dan mencegah praktik pungutan liar.

Komitmen Tata Kelola yang Transparan

Amsakar menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil BP Batam ke depan akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses perizinan dan penataan ruang di Batam. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun. Karena pada akhirnya, Batam adalah milik kita bersama,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga mengungkapkan bahwa BP Batam akan membentuk tim khusus yang bertugas meninjau ulang seluruh izin kaveling laut yang telah diterbitkan sebelumnya. Tim ini akan bekerja secara independen dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Harapan Masyarakat dan Investor

Langkah tegas BP Batam ini disambut positif oleh sejumlah pengamat properti dan pelaku usaha di Batam. Mereka menilai bahwa kepastian hukum merupakan kunci utama untuk menarik investasi. “Selama ini banyak investor yang ragu karena status lahan yang belum jelas. Dengan adanya komitmen ini, kami optimis iklim investasi di Batam akan semakin kondusif,” kata seorang pengembang lokal yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di sekitar kawasan kaveling laut berharap agar penataan ini tidak mengabaikan hak-hak masyarakat kecil. Mereka meminta agar BP Batam melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang laut.

Langkah Konkret ke Depan

BP Batam dipastikan akan segera menerbitkan peta digital interaktif yang menampilkan seluruh status lahan dan perizinan di wilayah Batam. Peta ini dapat diakses oleh publik secara gratis melalui situs resmi BP Batam. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktik percaloan dan mempermudah masyarakat dalam mengecek legalitas suatu lahan.

Selain itu, BP Batam juga akan menggelar sosialisasi masif ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan. Sosialisasi ini akan melibatkan notaris, PPAT, dan pihak perbankan agar seluruh transaksi properti di Batam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan serangkaian langkah tersebut, Amsakar optimis bahwa citra BP Batam akan semakin baik di mata publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada kompromi bagi siapapun yang mencoba menghambat upaya penataan ini. “Kami akan bertindak tegas sesuai hukum. Ini adalah komitmen kami untuk Batam yang lebih baik,” pungkasnya.