Bos PGE: Investasi Kunci Percepatan Panas Bumi Indonesia

Potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia dinilai masih jauh dari kata maksimal. Dari total cadangan yang diperkirakan mencapai 24 gigawatt (GW), pemanfaatan yang telah berjalan baru sekitar 11 persen. Angka ini menjadi sorotan di tengah ambisi pemerintah mempercepat transisi energi, sekaligus menekan emisi karbon demi mencapai target net zero emission pada 2060.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara potensi alam dan realisasi di lapangan. Direktur utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), perusahaan pelat merah yang menjadi salah satu penggarap utama sektor ini, menyampaikan sejumlah masukan agar pengembangan panas bumi bisa lebih cepat. Menurutnya, salah satu kunci utama adalah kemampuan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Potensi Besar, Pemanfaatan Masih Tipis

Indonesia berada di kawasan cincin api yang membuatnya memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia. Namun, besarnya potensi tidak otomatis sejalan dengan hasil produksi. Baru sekitar sepersembilan dari total potensi yang berhasil dimanfaatkan menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Ketertinggalan ini terbilang ironis mengingat panas bumi merupakan salah satu sumber energi bersih yang paling stabil. Berbeda dengan tenaga surya dan angin yang bergantung pada cuaca, panas bumi dapat menghasilkan listrik secara terus-menerus sepanjang hari. Sifat ini menjadikannya tulang punggung yang ideal untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya porsi energi terbarukan yang bersifat intermiten.

Kendati demikian, pemanfaatan panas bumi bukan perkara sederhana. Proyek pembangkit jenis ini membutuhkan biaya awal yang tinggi, waktu eksplorasi yang panjang, serta risiko geologis yang tidak kecil. Belum lagi proses perizinan yang kerap memakan waktu bertahun-tahun sebelum sebuah proyek akhirnya beroperasi secara komersial.

Investasi Jadi Penentu Laju Pembangunan

PGE menilai percepatan pengembangan panas bumi sangat bergantung pada iklim investasi yang sehat. Para investor membutuhkan kepastian regulasi, insentif yang menarik, serta jaminan bahwa proyek yang mereka danai akan memperoleh pengembalian yang wajar. Tanpa ketiga elemen itu, minat untuk menanamkan modal di sektor ini akan tetap rendah.

Perusahaan juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang lebih ramah terhadap pengembang. Hal itu mencakup kemudahan perizinan, kepastian harga jual listrik, hingga insentif fiskal yang mampu menekan beban biaya awal yang besar. Dengan daya tarik investasi yang meningkat, diharapkan semakin banyak proyek panas bumi yang masuk ke dalam tahap pembangunan.

Dorongan untuk berinvestasi ini dinilai krusial karena kebutuhan listrik nasional terus tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi. Jika tidak diimbangi dengan pasokan energi baru terbarukan (EBT) yang memadai, Indonesia berisiko semakin bergantung pada bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan dan rawan fluktuasi harga.

Tantangan yang Masih Menghadang

Sepanjang perjalanan pengembangan panas bumi di tanah air, sejumlah hambatan klasik masih kerap ditemui. Salah satunya adalah lokasi sumber panas bumi yang umumnya berada di kawasan hutan lindung atau daerah terpencil, sehingga membutuhkan persetujuan khusus dari berbagai instansi. Proses ini acap kali berbelit dan membuat tenggat waktu proyek molor.

Di sisi lain, biaya eksplorasi yang tinggi menjadi momok tersendiri. Kegiatan pengeboran sumur untuk memastikan kelayakan suatu wilayah membutuhkan dana besar, sementara hasilnya tidak selalu pasti. Risiko kegagalan eksplorasi membuat banyak calon investor berpikir dua kali sebelum berkomitmen.

Tak hanya itu, persaingan dengan energi fosil yang harganya relatif murah juga menjadi tantangan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, energi bersih seperti panas bumi akan kesulitan bersaing secara ekonomi dengan pembangkit berbahan bakar batu bara yang biaya operasionalnya lebih rendah.

Jalan Menuju Percepatan

Berbagai masukan dari pelaku industri mengarah pada satu kesimpulan: percepatan panas bumi membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, BUMN, dan swasta. Regulasi yang stabil, proses perizinan yang efisien, serta komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar lagi.

Peran panas bumi dalam bauran energi nasional pun semakin penting mengingat target pemerintah untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Meski realisasi di lapangan masih jauh dari target tersebut, langkah-langkah perbaikan yang terus didorong diharapkan mampu mempercepat laju pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dengan potensi 24 GW yang tersimpan di dalam perut bumi, Indonesia sejatinya memiliki modal alam yang melimpah untuk menjadi pemain utama energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya kini tinggal satu: seberapa cepat seluruh pihak mampu menerjemahkan potensi tersebut menjadi listrik yang benar-benar dinikmati masyarakat.