BMKG Catat DIY 131 Hari Tanpa Hujan, 17 Provinsi Siaga Kemarau Ekstrem

Sinar matahari menyengat menerpa hamparan tanah retak di sejumlah kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena cuaca kering yang melanda wilayah ini bukan lagi sekadar perubahan musim biasa, melainkan telah memasuki fase darurat iklim lokal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa sebagian daerah di DIY telah mengalami rentetan Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem hingga mencapai 131 hari berturut-turut, menjadikannya salah satu durasi kekeringan terpanjang dalam sejarah pencatatan iklim terkini di kawasan tersebut.

Kondisi gersang ini tidak hanya melanda wilayah Jawa bagian tengah dan selatan. Hasil pemantauan dinamika atmosfer terkini menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan di tingkat nasional. Sebanyak 17 provinsi di Indonesia kini berada dalam status siaga hingga awas akibat deraan HTH ekstrem yang melampaui batas normal durasi musim kemarau.

Pemetaan BMKG: Mengapa HTH Ekstrem Meluas?

BMKG mendefinisikan HTH Ekstrem sebagai kondisi di mana suatu wilayah tidak menerima curah hujan sama sekali selama lebih dari 60 hari secara berturut-turut. Angka 131 hari yang tercatat di DIY menunjukkan tingkat kekeringan yang sudah jauh melampaui ambang batas kritikal tersebut. Selain DIY, deretan wilayah di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, hingga sebagian Sulawesi juga melaporkan penurunan intensitas hujan yang signifikan.

Menurut analisis klimatologi, kombinasi fenomena El Niño yang menyisakan dampak serta dominasi angin monsun Australia yang kering menjadi pendorong utama memanjangnya durasi kemarau tahun ini. Aliran massa udara kering dari benua Australia terus menghambat pembentukan awan-awan konvektif pembawa hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan Khatulistiwa.

Ancaman Krisis Air Bersih dan Sektor Pertanian

Dampak langsung dari rentetan 131 hari tanpa hujan ini sudah terasa nyata di tengah masyarakat. Sumur-sumur warga di pedesaan mulai mengering, sementara debit air di waduk dan bendungan utama mengalami penurunan drastis. Sektor pertanian menjadi pihak yang paling rentan menghadapi tekanan ini, di mana ribuan hektar lahan sawah terancam mengalami kekeringan permanen hingga gagal panen (puso).

"Kondisi HTH ekstrem yang melebihi dua hingga tiga bulan secara terus-menerus memicu krisis air bersih skala luas dan mengancam ketahanan pangan lokal jika tidak diantisipasi dengan manajemen air yang ketat," tegas perwakilan tim analisis iklim BMKG dalam laporan resminya.

Selain masalah pasokan air dan pangan, suhu udara yang melonjak tinggi saat siang hari turut memicu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memicu berbagai masalah kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan dehidrasi berat.

Langkah Mitigasi dan Rekomendasi Kebijakan

Menanggapi situasi darurat ini, BMKG mendesak pemerintah daerah yang terdampak untuk segera mengambil langkah respons cepat. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) menjadi salah satu opsi mendesak yang disarankan untuk mengisi kembali waduk-waduk strategis sebelum puncak musim kering berlalu sepenuhnya.

Masyarakat mengimbau agar mulai menerapkan efisiensi penggunaan air secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Sektor industri dan pertanian juga diminta menyesuaikan pola konsumsi air guna meminimalkan konflik perebutan sumber daya air bersih yang kian terbatas. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran sampah atau lahan terbuka harus ditingkatkan guna mencegah bencana kebakaran yang dapat memperburuk kualitas udara.