Bima Arya: Sinergi Daerah Kunci Kendalikan Inflasi

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa penguatan sinergi antar pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditawar dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi dan memperkokoh ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini mengemuka di tengah optimisme pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka delapan persen, sebuah target ambisius yang sangat bergantung pada stabilnya harga-harga kebutuhan pokok di seluruh pelosok tanah air.

Bima Arya menekankan bahwa inflasi bukan semata persoalan angka pada kertas statistik, melainkan cerminan langsung dari daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di level akar rumput. Ketika harga komoditas bergejolak, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, semua kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, diminta tidak bergerak sendiri-sendiri. Koordinasi yang erat antar wilayah, khususnya dalam distribusi pangan dan pengawasan rantai pasok, akan menjadi benteng utama menghadapi gejolak harga yang kerap muncul akibat faktor musim, logistik, maupun dinamika global.

Kolaborasi Antar Daerah Jadi Prioritas

Dalam berbagai kesempatan, Wamendagri berulang kali menyoroti pentingnya membangun jejaring antardaerah yang terintegrasi. Daerah penghasil bahan pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam harus terhubung langsung dengan daerah konsumen tanpa hambatan distribusi yang berarti. Pendekatan ini, menurut Bima Arya, akan memangkas kesenjangan harga yang selama ini terjadi akibat panjangnya rantai niaga dan minimnya infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah diminta proaktif memetakan potensi surplus dan defisit komoditas di wilayah masing-masing, lalu memfasilitasi kerja sama bisnis antardaerah melalui skema business to business yang difasilitasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan dinas terkait harus diperkuat melalui operasi pasar secara terukur dan tepat waktu. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk melakukan intervensi ketika harga di tingkat konsumen melampaui batas wajar. Langkah-langkah seperti pasar murah, subsidi ongkos angkut, dan gerakan tanam pangan pekarangan perlu digalakkan secara simultan agar tekanan inflasi dapat diredam dari dua sisi sekaligus: suplai dan ekspektasi masyarakat.

Ketahanan Pangan dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Bima Arya mengaitkan erat antara stabilitas harga dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa tanpa fondasi inflasi yang terkendali, ekspansi ekonomi sebesar delapan persen yang menjadi target pemerintah akan sulit diwujudkan. Inflasi yang rendah dan stabil menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi pendapatan riil buruh dan petani, serta menjaga kepastian dunia usaha dalam merencanakan ekspansi jangka panjang. Sebaliknya, inflasi yang liar akan mengikis kepercayaan pasar dan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah karena mesti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program perlindungan sosial yang bersifat karitatif.

Oleh karena itu, Wamendagri mendorong agar agenda ketahanan pangan ditempatkan sebagai program prioritas daerah, selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Daerah tidak boleh hanya bergantung pada impor atau pasokan dari provinsi tetangga tanpa memiliki cadangan strategis sendiri. Setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki lumbung pangan lokal, baik dalam bentuk cadangan beras pemerintah daerah maupun penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan BUMDes. Dengan begitu, ketergantungan terhadap rantai pasok panjang dapat dikurangi, dan harga pangan di tingkat konsumen lebih mudah diintervensi tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Optimalisasi Teknologi dan Data

Aspek lain yang ditekankan Bima Arya adalah pemanfaatan data dan teknologi digital dalam memantau pergerakan harga secara real-time. Ia meminta agar sistem informasi harga pangan yang dimiliki pemerintah daerah terhubung dengan data nasional, sehingga setiap anomali bisa terdeteksi dalam 24 jam dan respons kebijakan segera dijalankan. Transparansi data ini juga memungkinkan daerah untuk saling berbagi informasi tentang stok, prakiraan panen, dan potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi pasokan. Dengan demikian, sinergi antardaerah bukan hanya bersifat reaktif, melainkan juga antisipatif dan berbasis proyeksi yang akurat.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen memberikan pendampingan teknis dan insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja pengendalian inflasi yang baik. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah benar-benar menjalankan arahan sinergi ini, bukan sekadar formalitas pelaporan. Bima Arya mengingatkan bahwa inflasi adalah musuh bersama yang harus dihadapi secara kolektif, bukan persoalan sektoral yang bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, target pertumbuhan ekonomi delapan persen bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan realitas yang semakin mendekat.