Biaya Hidup Melonjak, Popularitas PM Jepang Tembus Rekor Terendah

Kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tengah berada di titik paling rapuh sepanjang masa kepemimpinannya. Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis lembaga survei nasional menunjukkan penurunan tajam tingkat dukungan terhadap kabinetnya, menyusul gejolak harga kebutuhan pokok yang terus merangsek ke kantong-kantong rumah tangga. Angka penerimaan publik kini mencatat rekor terendah sejak 2025, menyisakan tanda tanya besar tentang kohesi politik di tengah badai ekonomi yang belum memperlihatkan tanda-tanda mereda.

Guncangan inflasi menjadi biang keladi utama di balik merosotnya popularitas pemimpin perempuan pertama di Negeri Matahari Terbit itu. Sejak pertengahan tahun lalu, laju kenaikan indeks harga konsumen bertengger di atas target dua persen yang dijaga Bank Sentral Jepang, memicu respons berantai yang langsung terasa di dapur-dapur rakyat. Harga beras, daging impor, minyak goreng, hingga tarif listrik dan gas kompak menanjak dengan kecepatan yang belum pernah dialami generasi muda Jepang pascaperang. Lingkungan bisnis yang sebelumnya nyaman dengan suku bunga rendah mendadak dihadapkan pada dilema menaikkan harga jual atau mengorbankan margin keuntungan, yang ujung-ujungnya tetap menekan daya beli pegawai dan buruh.

Situasi tersebut memunculkan kekecewaan massif yang sebelumnya tak terbayangkan terhadap pemerintahan Sanae Takaichi, yang naik ke tampuk kekuasaan dengan modal semangat reformasi fiskal dan janji menjaga stabilitas harga. Para analis politik menilai, publik tidak sekadar menggugat angka-angka statistik yang terus membengkak, melainkan merasakan secara langsung menjauhnya akses terhadap kehidupan yang layak akibat upah riil yang tergerus. Meski pemerintah meluncurkan subsidi bahan bakar, bantuan tunai bersyarat, serta insentif bagi pelaku usaha kecil menengah, persepsi ketertinggalan dan ketidakberdayaan di lapangan sudah berkembang menjadi gelombang penolakan yang tercermin di setiap lembar survei.

Hasil terbaru dari Nihon Yoron Chosa—lembaga independen yang selama ini menjadi tolok ukur—merekam dukungan terhadap perdana menteri merosot hingga di bawah ambang psikologis tiga puluh persen. Dibanding rata-rata penerimaan tahun lalu yang masih berkisar di angka empat puluh dua persen, penurunan ini menjadi lebih dari sekadar kejut; ia adalah sinyal terang bagaimana kemahalan hidup bisa membalikkan peta politik dalam tempo singkat. Sebanyak enam puluh delapan persen responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan biaya hidup, dan lebih dari separuhnya menilai langkah-langkah stimulus pemerintah terlalu lambat menyentuh akar permasalahan.

Kepada media, sejumlah warga di pusat kota Tokyo dan prefektur pinggiran meluapkan keresahan serupa. “Setiap kali berbelanja, saya harus berhitung lebih saksama karena harga-harga seakan berlari meninggalkan pendapatan tetap saya,” ujar Naoko, pekerja sistem informasi berusia 38 tahun yang dahulu merupakan pemilih nonpartisan. Di sudut lain, para pedagang di kawasan pertokoan Shibuya mengeluhkan sepinya pembeli karena masyarakat memilih menahan diri dari konsumsi sekunder seperti pakaian, hiburan, dan makan di luar rumah. Fenomena setsuyaku—budaya berhemat ekstrem—yang dulunya hanya mencuat saat krisis, kini menjelma menjadi kebiasaan baru yang semakin memperlebar jurang psikologis antara rakyat dan penguasa.

Para ekonom menunjuk kombinasi faktor internal dan global yang memperparah kondisi. Sisi eksternal, perang dagang yang berkepanjangan serta fluktuasi pasokan energi membuat pemenuhan kebutuhan dasar Jepang semakin mahal karena ketergantungan impor yang masih tinggi. Di sisi domestik, kenaikan upah minimum provinsi yang berjalan lamban tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga barang konsumsi. Belum lagi efek penuaan penduduk yang membebani anggaran jaminan sosial sehingga ruang fiskal untuk intervensi harga makin menyempit. Dalam titik inilah persepsi bahwa pemerintah kehilangan kendali tumbuh subur dan meruyak ke berbagai lapisan sosial.

Peringatan keras dari parlemen pun mulai berdatangan. Sejumlah faksi di koalisi pendukung pemerintahan dikabarkan mulai mengambil jarak dan meminta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan ekonomi makro. Beberapa nama yang disegani di dalam partai berkuasa santer disebut tengah menyiapkan manuver untuk memaksa pertanggungjawaban di depan publik, terlebih dengan pemilu yang semakin mendekat. Meski mandat konstitusional masih menguntungkan posisi perdana menteri hingga dua tahun ke depan, skenario reshuffle kabinet besar-besaran atau pembentukan dewan penasihat ekonomi darurat bukan lagi langkah yang mustahil.

Menanggapi kemerosotan angka dukungan, juru bicara perdana menteri menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat realisasi paket perlindungan sosial gelombang kedua, termasuk penambahan subsidi langsung ke rekening warga yang paling terdampak. Akan tetapi, nada pesimistis justru mencuat dari kalangan pelaku pasar yang menanti bukti ketimbang janji. Di lantai bursa Tokyo, investor mulai memasang kalkulasi ulang terhadap prospek stabilitas politik Jepang jangka pendek, sementara imbal hasil obligasi pemerintah memperlihatkan volatilitas yang sebelumnya jarang terjadi.

Di luar hiruk-pikuk angka dan analisis, yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya ikatan kepercayaan antara warga dan pemimpin mereka. Bagi Jepang, negeri yang peradabannya ditopang oleh kesepakatan sosial yang kokoh selama puluhan tahun, merosotnya popularitas seorang perdana menteri bukan semata-mata urusan elektoral. Ia adalah cermin dari krisis persepsi tentang keadilan distributif yang kian dipertanyakan. Jika denyut harga tidak segera ditenangkan dan narasi ketahanan ekonomi tidak dibarengi langkah nyata, Sanae Takaichi dan para pembantunya mungkin akan menyaksikan bagaimana jalan menuju pemilu berubah menjadi tanjakan terjal yang dipenuhi ketidakpuasan yang semakin sulit dipadamkan.