Biaya Hidup Kian Mencekik, Popularitas PM Takaichi Rontok

Gelombang ketidakpuasan melanda Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang pernah digadang-gadang sebagai simbol stabilitas, kini menghadapi realitas pahit: dukungan publik terhadapnya anjlok ke titik terendah dalam lebih dari setahun. Survei terbaru yang dirilis minggu ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya jatuh di bawah 30 persen, menyentuh angka yang belum pernah terlihat sejak awal 2025 — ketika ia pertama kali menduduki kursi kepemimpinan. Penyebab utamanya tak lain adalah inflasi yang terus menggerogoti daya beli warga, membuat biaya hidup sehari-hari kian mencekik.

Latar Belakang Sang Pemimpin

Sanae Takaichi, politisi konservatif yang dikenal karena sikap tegasnya, berhasil merebut tampuk kekuasaan di tengah ekspektasi tinggi akan reformasi ekonomi. Ia menjanjikan pemulihan cepat pasca-pandemi dan penguatan posisi Jepang di kancah global. Pada bulan-bulan pertama pemerintahannya, popularitasnya melambung berkat program stimulus fiskal dan diplomasi yang agresif. Namun, seperti banyak pemimpin lainnya, ujian sesungguhnya datang dari dapur rakyat.

Inflasi yang Tak Terbendung

Sejak pertengahan 2025, Jepang mulai merasakan tekanan inflasi yang tidak biasa. Setelah puluhan tahun bergulat dengan deflasi, Negeri Sakura justru dihadapkan pada lonjakan harga yang dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Harga energi, pangan, serta barang impor melambung tinggi akibat ketidakstabilan rantai pasok dan gejolak nilai tukar yen. Data resmi menunjukkan inflasi tahunan menyentuh angka 4,7 persen pada kuartal pertama 2026 — level tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Dampaknya langsung terasa. Di supermarket, harga beras, ikan, dan sayur-mayur naik hingga 20 persen dalam kurun waktu enam bulan. Tarif listrik dan gas untuk rumah tangga ikut membengkak, memaksa banyak keluarga mengetatkan anggaran. "Saya harus mengurangi porsi makan daging menjadi seminggu sekali," keluh Yuko, seorang ibu rumah tangga di Osaka. "Dulu dengan 5.000 yen bisa belanja banyak, sekarang tidak cukup untuk kebutuhan pokok seminggu."

Reaksi Publik dan Lembaga Survei

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial Jepang (Japan Social Research Institute) pada akhir Mei 2026 mengungkap bahwa hanya 28 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Kabinet Takaichi — turun 15 poin persentase dibandingkan Desember 2025. Angka ini merupakan yang terendah sejak Takaichi menjabat pada Januari 2025, dan terendah bagi seorang perdana menteri Jepang dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 64 persen responden mengaku tidak puas, dengan alasan utama meliputi kegagalan pemerintah mengendalikan biaya hidup, kebijakan energi yang dinilai lamban, dan kurangnya dukungan bagi usaha kecil.

Penurunan drastis ini mencerminkan kekecewaan yang meluas di kalangan kelas menengah dan bawah — kelompok yang paling terpukul oleh kenaikan harga. Di media sosial, tagar #TakaichiOut sempat menjadi trending, diikuti unggahan warga yang membagikan perbandingan harga dari tahun lalu dengan kondisi sekarang.

Pendekatan Kebijakan yang Dipertanyakan

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan sejumlah langkah penanganan, seperti subsidi BBM dan bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup signifikan. Pakar ekonomi dari Universitas Tokyo, Kenji Watanabe, menyebut kebijakan itu "terlalu sedikit dan terlambat." Menurutnya, Takaichi terlalu berfokus pada proyek infrastruktur jangka panjang dan kebijakan luar negeri, sementara masalah dapur rakyat dibiarkan berlarut-larut.

"Pemerintah seharusnya bergerak lebih agresif dengan memperkuat nilai tukar yen dan menekan harga pangan melalui pembebasan bea masuk sementara untuk komoditas tertentu," ujarnya. "Tapi alih-alih, mereka lebih sibuk dengan wacana perombakan konstitusi dan peningkatan anggaran pertahanan."

Dampak Politik dan Masa Depan

Menurunnya popularitas Takaichi telah memicu spekulasi politik di Tokyo. Partai oposisi utama, Konstitusi Demokrat dan Partai Inovasi Jepang, semakin vokal menuntut perubahan arah kebijakan ekonomi. Bahkan di internal partai berkuasa, suara-suara sumbang mulai terdengar. Sejumlah faksi dikabarkan mempertimbangkan untuk menjajaki calon alternatif jika popularitas Takaichi terus melorot hingga akhir tahun.

Pemilihan Majelis Tinggi dijadwalkan pada Juli 2027, dan hasil survei ini menjadi sinyal peringatan keras. Jika Takaichi gagal memulihkan kepercayaan publik dalam enam bulan ke depan, posisinya bisa terancam bahkan sebelum pemilu tiba. Situasi ini mengingatkan banyak kalangan pada kejatuhan cepat pemimpin-pemimpin lain di Asia yang tersapu amarah rakyat akibat krisis biaya hidup.

Harapan yang Mulai Pudar

Bagi jutaan warga Jepang, harapan akan perbaikan kesejahteraan di bawah pemerintahan Takaichi mulai sirna. Tekanan ekonomi yang terus meningkat tidak hanya menggerus pendapatan, tetapi juga optimisme terhadap masa depan. Meski demikian, Takaichi masih memiliki sisa waktu untuk melakukan perombakan kabinet dan meluncurkan kebijakan stimulus yang lebih menyasar langsung ke akar masalah. Namun, waktu terus berjalan, dan tuntutan rakyat tak bisa diabaikan lebih lama.

"Kami hanya ingin hidup layak, tidak perlu janji-janji muluk," ujar Hiroshi, seorang sopir taksi di Tokyo, dengan nada getir. Kalimat sederhana itu mungkin merangkum kegelisahan sebuah bangsa yang sedang berjuang melawan gelombang kenaikan harga yang tak kunjung reda.