Bentrok Maut Menteng, KemenHAM: Jangan Bawa Isu SARA

Jakarta – Aparat Kepolisian Sektor Metro Menteng hingga pagi ini masih mendalami motif dan aktor di balik bentrokan maut yang terjadi di permukiman padat sepanjang Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam lalu. Insiden brutal itu tidak hanya merenggut dua nyawa dan melukai sedikitnya tujuh orang, tetapi juga meninggalkan jejak kengerian berupa jalanan berlumuran darah dan kendaraan terbakar. Menyusul maraknya spekulasi liar yang mulai menyentuh ranah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Daerah Khusus Jakarta, Mikael Azedo Harwito, menyerukan kepada publik untuk tidak menarik perseteruan ini ke wilayah politik identitas yang rentan memecah belah masyarakat.

Kronologi Bentrokan di Menteng

Menurut saksi mata dan laporan awal kepolisian, bentrokan berawal sekitar pukul 22.30 WIB ketika dua kelompok pemuda yang terlibat perselisihan pribadi di sebuah warung kopi mulai saling melontarkan ejekan. Perdebatan yang memanas dengan cepat berubah menjadi adu fisik ketika masing-masing pihak memanggil bala bantuan melalui pesan berantai di gawai. Dalam waktu kurang dari satu jam, massa yang berjumlah puluhan orang itu saling serang menggunakan batu, balok kayu, parang, dan senjata tajam rakitan. Beberapa warga sekitar yang mencoba melerai justru menjadi korban amukan massa yang sudah tidak terkendali. Ketika api mulai membakar dua sepeda motor dan sebuah mobil yang terparkir di lokasi, kepanikan menjalar ke gang-gang sempit di sekitarnya. Satu korban tewas di tempat akibat luka bacok di bagian leher, sementara satu lagi meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah mengalami pendarahan hebat. Tujuh korban lainnya—termasuk seorang anak berusia 13 tahun yang terkena lemparan batu—kini masih menjalani perawatan intensif.

Respons Kepolisian dan Status Penanganan

Kapolsek Metro Menteng, yang enggan disebutkan namanya sebelum rilis resmi, memastikan pihaknya telah mengamankan delapan terduga pelaku dan masih memburu aktor utama yang diduga sebagai provokator. Barang bukti yang disita mencakup belasan parang, gir sepeda motor yang dirantai, dan botol-botol kaca yang diduga diisi bensin. Polri juga telah memasang garis polisi di sejumlah titik dan meningkatkan patroli di kawasan Menteng untuk mencegah bentrokan susulan. “Kami meminta kerja sama warga untuk tidak menyebarkan video atau foto korban secara serampangan. Setiap unggahan yang memperlihatkan korban luka berat atau jenazah dapat melanggar Undang-Undang ITE dan memperkeruh suasana,” ujar seorang perwira di lapangan.

Imbauan KemenHAM DKI Jakarta

Merespons dinamika yang berkembang di media sosial dan grup percakapan, Mikael Azedo Harwito menyampaikan pernyataan resmi pada Minggu siang di kantornya. Ia menekankan bahwa bentrokan di Jalan Tambak adalah murni kriminal dan tidak boleh dikaitkan dengan identitas etnis, agama, atau golongan mana pun. “Kami menerima banyak laporan bahwa di dunia maya sudah beredar narasi yang mendompleng peristiwa ini untuk mengadu domba komunitas atas dasar sentimen primordial. Itu sangat berbahaya. Kita semua berkewajiban menjaga ketertiban umum dan jangan sampai ada pihak yang mendompleng tragedi ini untuk kepentingan politik sesaat,” tegas Harwito di hadapan awak media.

Pihak KemenHAM, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Badan Intelijen Negara untuk memantau dan menangkal konten yang mengandung provokasi SARA. Harwito juga memperingatkan bahwa pelaku penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA dapat dijerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penghasutan dan perpecahan bangsa. “Negara tidak akan tinggal diam. Kami akan mendorong penegakan hukum yang tegas kepada siapa pun yang coba-coba memelintir fakta menjadi isu suku dan agama,” tambahnya.

Akar Masalah dan Potensi Politisasi

Para sosiolog dari Universitas Indonesia yang dihubungi secara terpisah mengingatkan bahwa permukiman di Menteng, meski sebagian dikenal sebagai kawasan elite, juga memiliki kantong-kantong padat yang secara historis rawan konflik horizontal akibat ketimpangan akses ekonomi dan gesekan antarkelompok remaja. Ketika bentrok semacam itu tiba-tiba ditunggangi isu SARA, biasanya ada aktor-aktor tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menggiring opini publik menjelang perhelatan politik tertentu. “Masyarakat perlu kritis. Jangan percaya begitu saja pada akun-akun provokator yang sengaja menyematkan label agama atau etnis pada pelaku maupun korban. Pola seperti ini sudah berkali-kali terjadi dan selalu berujung pada luka sosial yang lama sembuhnya,” ujar Dr. Farida Nugrahani, pengajar kriminologi.

KemenHAM DKI sendiri tengah memperkuat program mediasi dan pembauran lintas komunitas di penjuru Jakarta, terutama di wilayah yang memiliki rekam jejak tawuran. Harwito mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya telah memfasilitasi dialog antara tokoh pemuda, pemangku wilayah, dan pemuka agama di sejumlah titik rawan, termasuk di sekitar Menteng. “Kami optimistis pendekatan kultural ini mampu mencabut akar masalah. Tapi kerja ini memerlukan partisipasi semua pihak. Masyarakat jangan hanya reaktif saat terjadi bentrok, tapi juga proaktif melaporkan jika ada tanda-tanda provokasi di lingkungannya,” ungkapnya.

Pesan untuk Masyarakat dan Penutup

Bentrokan di Jalan Tambak memperlihatkan betapa cepatnya kekerasan menyebar ketika ruang digital dipenuhi disinformasi dan sentimen permusuhan. KemenHAM DKI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi, dan segera melaporkan akun-akun yang menyebarkan kebencian kepada pihak berwenang. “Di tengah suasana duka ini, solidaritas kemanusiaan harus kita kedepankan. Kami menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berharap luka-luka batin yang menganga akibat peristiwa ini dapat segera pulih dengan dukungan semua elemen,” tutup Harwito. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat memperpanjang masa penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi tersangka yang lolos dan untuk menggali kemungkinan adanya dalang intelektual yang sengaja memanfaatkan bentrokan ini demi memecah belah kerukunan warga.