BEIJING — Tiongkok Larang Kepemilikan Drone Mulai November

Langit ibu kota Tiongkok yang selama ini menjadi pusat perkembangan teknologi transportasi udara nirawak bersiap memasuki era kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Pusat Tiongkok secara resmi mengumumkan kebijakan anyar yang melarang kepemilikan, penyimpanan, dan pengoperasian pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV) jenis drone pribadi di seluruh wilayah hukum Beijing yang mulai berlaku efektif pada November mendatang.

Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari perombakan menyeluruh terhadap tata kelola ruang udara kawasan ibu kota. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pemilik drone sipil untuk mendaftarkan dan dalam beberapa kasus menyerahkan perangkat mereka kepada otoritas keamanan publik local, kecuali jika mengantongi izin operasional tingkat tinggi yang diterbitkan langsung oleh pihak militer dan otoritas penerbangan sipil.

Memperketat Keamanan Ruang Udara Ibu Kota

Keputusan untuk memberlakukan aturan super ketat ini berakar dari kekhawatiran yang kian meningkat terkait potensi ancaman keamanan nasional dan keselamatan penerbangan sipil. Beijing, sebagai pusat pemerintahan dan jantung politik Tiongkok, dinilai memerlukan perlindungan ekstra terhadap potensi bahaya intelijen, sabotase, maupun gangguan teknis akibat maraknya penggunaan drone liar di area perkotaan.

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri drone di Tiongkok sangat pesat. Namun, kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi penerbangan mini ini dinilai menciptakan celah kerentanan baru di pusat pemerintahan Tiongkok. Otoritas keamanan nasional menekankan bahwa pembatasan total ini adalah langkah preventif untuk mengamankan situs-situs vital negara dari potensi pengawasan tanpa izin.

"Keamanan wilayah udara ibu kota adalah prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar demi menjaga stabilitas nasional dan keselamatan publik," tegas Zhang Wei, seorang pengamat kebijakan penerbangan sipil dan keamanan nasional yang berbasis di Beijing.

Perbandingan Aturan Penggunaan Drone di Beijing

Perubahan kebijakan ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat umum, penggiat fotografi udara, hingga sektor komersial. Berikut adalah perbandingan tata kelola drone di Beijing sebelum dan sesudah kebijakan anyar diterapkan:

Dampak Terhadap Komunitas dan Industri Kreatif

Penerapan kebijakan ketat ini memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan di Tiongkok. Penggiat media, kreator konten, serta perusahaan logistik yang mengandalkan teknologi penerbangan nirawak kini harus menghentikan atau mengubah total skema operasional mereka di kawasan ibu kota.

Para pengembang teknologi drone lokal juga diimbau untuk memperbarui sistem perangkat lunak perangkat mereka guna memastikan fitur geofencing mengunci secara otomatis navigasi drone agar tidak dapat dinyalakan sama sekali di dalam radius wilayah Beijing.

• Registrasi Ulang: Seluruh pemilik drone wajib melaporkan unit kepemilikan ke kantor polisi setempat sebelum batas waktu yang ditentukan.
• Pengecualian Khusus: Hanya siaran berita resmi pemerintah dan riset ilmiah berizin khusus yang diperbolehkan beroperasi.
• Pengawasan Ketat: Polisi lalu lintas udara akan menyiagakan alat pemancar frekuensi pelacak untuk melumpuhkan drone ilegal secara instan.

Meskipun langkah ini mengundang keluhan dari komunitas fotografi udara, pemerintah menegaskan bahwa ketertiban umum dan perlindungan ruang udara berdaulat jauh melebihi kepentingan rekreasi semata. Peraturan ini diprediksi akan menjadi acuan bagi kota-kota besar lainnya di Tiongkok dalam mengelola ruang udara rendah di masa depan.