Bareskrim Polri Limpahkan Tersangka Pembalakan Liar Sumut ke Kejaksaan

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri resmi melaksanakan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) kasus dugaan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di kawasan hutan lindung Sumatera Utara kepada pihak Kejaksaan. Proses pelimpahan ini menandai rampungnya proses penyidikan di tingkat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum.

Langkah penegakan hukum ini merupakan komitmen berkelanjutan dari Satuan Tugas Pengamanan Hutan Bareskrim Polri dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera.

Kronologi Penyelidikan dan Pengungkapan Kasus

Pengungkapan kasus kejahatan kehutanan ini melalui serangkaian proses investigasi intensif yang memakan waktu beberapa bulan. Berikut adalah kronologi penanganan perkara sejak tahap awal hingga pelimpahan:

1. Penerimaan Laporan dan Patroli Udara: Tim gabungan menerima informasi intelijen dari masyarakat serta hasil pemantauan citra satelit yang mengindikasikan adanya aktivitas deforestasi ilegal dan pembukaan jalur pengangkutan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan negara di Sumatera Utara.
2. Operasi Tanggap Darurat di Lapangan: Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri bersama polisi kehutanan setempat menggelar operasi penyergapan langsung di titik koordinat perambahan. Petugas mendapati aktivitas penebangan kayu alam tanpa izin resmi dari otoritas berwenang.
3. Penyitaan Barang Bukti dan Pemeriksaan Saksi: Di lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah alat berat, truk pengangkut, ribuan batang kayu olahan gelondongan, serta menyita dokumen pengangkutan kayu yang diduga palsu. Puluhan saksi, termasuk operator lapangan dan saksi ahli kehutanan, diperiksa secara maraton.
4. Penetapan Tersangka Utama: Berdasarkan kecukupan alat bukti permulaan yang sah, penyidik menetapkan aktor intelektual dan pengelola operasional lapangan sebagai tersangka perusakan kawasan hutan secara terorganisasi.
5. Pelimpahan Tahap II ke Kejaksaan: Setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), penyidik langsung menyerahkan fisik tersangka beserta seluruh dokumen dan barang bukti sitaan kepada jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan.

"Pelimpahan tahap II ini menegaskan bahwa kepolisian tidak menoleransi tindak kejahatan lingkungan hidup. Penindakan tegas ditujukan kepada seluruh mata rantai perambahan hutan, baik pemodal, pengelola lapangan, maupun pihak yang menampung hasil kayu ilegal," ujar perwakilan penyidik Dittipidter Bareskrim Polri.

Barang Bukti dan Modus Operandi Pelaku

Dalam proses pelimpahan tersebut, penyidik menyertakan berbagai barang bukti krusial yang menguatkan konstruksi tindak pidana. Adapun rincian barang bukti dan pola perbuatan yang dilakukan meliputi:

• Peralatan Berat dan Transportasi: Unit ekskavator, mesin gergaji mesin (chainsaw), serta armada truk logging yang digunakan untuk menebang dan mengangkut kayu keluar dari kawasan hutan.
• Hasil Hutan Tanpa Izin: Ratusan meter kubik kayu bulat dan kayu olahan dari jenis-jenis komersial seperti meranti dan rimba campuran yang ditebang dari habitat lindung.
• Dokumen Manipulatif: Penggunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) palsu yang diterbitkan secara melawan hukum untuk menyamarkan hasil tebangan ilegal agar seolah-olah berasal dari lahan konsesi resmi.

Ancaman Hukuman dan Proses Peradilan

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman hukuman pidana yang membayangi para pelaku adalah pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda maksimal hingga Rp10 miliar.

Pihak Kejaksaan kini tengah merampungkan surat dakwaan agar berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk memasuki tahapan persidangan umum. Upaya hukum ini diharapkan memberikan efek jera terhadap sindikat perambah hutan di seluruh wilayah Indonesia.