BALI — BI Soroti Nilai Tambah Pariwisata yang Belum Maksimal

Suasana diskusi mendalam mewarnai gelaran forum dialog Balinomics Triwulan II 2026 yang berlangsung di Padma Resort Legian, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan strategis yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali ini mengusung tema besar "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali". Di hadapan ratusan pemangku kepentingan, jurnalis, dan akademisi, pemandangan kontras perekonomian Bali dipaparkan secara lugas: di satu sisi, indikator makro menunjukkan pemulihan pesat, namun di sisi lain, struktur nilai tambah ekonomi lokal masih menghadapi tantangan fundamental.

Ekonomi Pulau Dewata tercatat tumbuh solid pada kisaran 5,78 persen hingga 5,82 persen. Kinerja positif ini utamanya ditopang oleh kebangkitan sektor pariwisata yang kembali menjadi mesin penggerak utama. Kendati demikian, Bank Indonesia menegaskan bahwa besarnya arus kunjungan wisatawan dan tingginya aktivitas akomodasi tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pelengkap. Dampak pengganda (multiplier effect) pariwisata terhadap penciptaan nilai tambah di sektor pertani an, UMKM, serta industri pengolahan lokal dinilai masih belum optimal.

Struktur Tenaga Kerja dan Tantangan Sektor Informal

Salah satu sorotan utama dalam forum yang dipandu oleh Anak Agung Mia Ntentilia tersebut adalah kualitas penyerapan tenaga kerja di Bali. Berdasarkan data ketenagakerjaan per Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali berhasil ditekan hingga menyentuh angka 1,52 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tercatat mencapai 2,66 juta orang. Angka ini sekilas mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang sangat kondusif.

Namun, BI Bali memberikan catatan kritis bahwa porsi penyerapan tenaga kerja tersebut sebagian besar masih didominasi oleh sektor informal. Ketidakpastian pendapatan serta minimnya perlindungan sosial di sektor informal mengindikasikan bahwa keberhasilan pariwisata belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi tenaga kerja lokal.

Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali dan Sinergi Multisektor

Forum ini menghadirkan jajaran narasumber kompeten, yakni Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), serta Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti. Diskusi terfokus pada transformasi paradigma ekonomi dari sekadar mengejar kuantitas menjadi ekonomi berbasis kualitas melalui peta jalan Ekonomi Kerthi Bali.

Kepala BI Perwakilan Bali, Achris Sarwani, menekankan pentingnya membangun keterkaitan rantai pasok (backward and forward linkages) antara industri pariwisata dengan sektor pendukung lokal agar nilai ekonomi tidak "bocor" ke luar daerah.

“Pesan utamanya sebenarnya lebih bagaimana pariwisata ini secara real memberdayakan, memberikan kemanfaatan pada Bali. Nilai tambah yang dihasilkan harus benar-benar masuk dan bertahan di dalam ekosistem ekonomi lokal,” tegas Achris Sarwani saat menyampaikan pandangannya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menegaskan bahwa pelaku usaha hotel dan restoran siap meningkatkan komitmen integrasi pasokan produk lokal, mulai dari bahan pangan pertanian hingga kerajinan UMKM. Sementara itu, pandangan dari sisi pembiayaan dan investasi berkelanjutan dipaparkan oleh Josua Pardede dan Aradita Priyanti untuk memperkuat infrastruktur hijau pendukung pariwisata Bali.

Mengoptimalkan Nilai Tambah demi Kesejahteraan Daerah

Penyelenggaraan Balinomics TW II 2026 menggarisbawahi bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan Bali tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semata. Keberlanjutan ekonomi Bali sangat bergantung pada bagaimana margin keuntungan pariwisata dapat terdistribusi secara adil kepada para petani, nelayan, pengrajin, dan pekerja lokal.

Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi industri diharapkan mampu melahirkan kebijakan konkret. Langkah ini meliputi standardisasi produk lokal agar menyamai kualifikasi industri perhotelan bintang lima serta percepatan formalisasi tenaga kerja, sehingga akselerasi Ekonomi Kerthi Bali dapat terwujud secara nyata dan inklusif.