AS — Trump Desak Mahkamah Agung Pulihkan Sistem Verifikasi Imigrasi SAVE

Pemerintahan Donald Trump secara resmi mengajukan permohonan darurat kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memulihkan perombakan sistem verifikasi status imigrasi milik Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Langkah hukum ini diambil guna memastikan basis data tersebut dapat segera digunakan oleh negara bagian untuk menyaring daftar pemilih menjelang pemilihan umum sela (midterm elections).

Permohonan yang diajukan oleh Jaksa Agung Muda AS (Solicitor General) D. John Sauer menegaskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang memblokir kebijakan tersebut telah merusak wewenang eksekutif.

"Pengadilan distrik telah mengeluarkan perintah yang tidak dapat dipertahankan dan mengancam integritas pemilu mendatang,"

Kronologi Sengketa Hukum Sistem SAVE

Sistem verifikasi yang menjadi pusat perdebatan adalah Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Program ini awalnya dirancang untuk memverifikasi kelayakan warga negara asing dalam menerima tunjangan sosial, namun diperluas fungsinya untuk memeriksa status kewarganegaraan pemilih terdaftar. Berikut adalah tahapan eskalasi sengketa hukum terkait pembaruan sistem tersebut:

1. Pembaruan Kebijakan DHS: Pemerintahan meluncurkan versi pembaruan SAVE yang memberikan akses lebih luas kepada pejabat pemilu negara bagian untuk mencocokkan data pemilih dengan basis data keimigrasian federal secara real-time.
2. Gugatan Koalisi Hak Sipil: Sejumlah organisasi hak suara mengajukan gugatan hukum dengan dalih bahwa sistem tersebut rentan terhadap kesalahan data dan berisiko mencabut hak pilih warga negara AS yang baru dinaturalisasi.
3. Putusan Pengadilan Distrik: Hakim pengadilan federal tingkat pertama mengabulkan permohonan penangguhan dan memerintahkan DHS untuk menghentikan implementasi operasional sistem baru tersebut.
4. Banding Darurat ke Mahkamah Agung: Mengingat jadwal pemilu sela yang kian dekat, DHS melompati jalur peradilan reguler dengan langsung meminta intervensi darurat dari Mahkamah Agung.

Perbandingan Mekanisme Sistem SAVE

Perubahan mendasar pada sistem SAVE memicu polarisasi antara penegakan integritas pemilu dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Tabel berikut merangkum perbedaan operasional antara model verifikasi standar dan model yang diperbarui:

Implikasi Politik dan Keabsahan Hak Pilih

Isu partisipasi warga non-negara dalam pemilu telah menjadi salah satu narasi utama kubu konservatif. Meskipun undang-undang federal secara tegas melarang warga non-negara menggunakan hak suara dalam pemilu federal dengan ancaman pidana dan deportasi, DHS berargumen bahwa negara bagian memerlukan instrumen audit yang kuat demi mencegah potensi penyimpangan.

Di sisi lain, para pakar hukum pemilu mengingatkan bahwa basis data keimigrasian sering kali mengalami jeda waktu (time-lag) dalam memperbarui status imigran yang telah resmi menjadi warga negara AS. "Ketergantungan buta pada basis data imigrasi federal yang belum tersinkronisasi dapat mendiskualifikasi puluhan ribu pemilih sah secara keliru tepat sebelum hari pemungutan suara," ujar seorang analis hukum tata negara di Washington.

Kini, keputusan berada di tangan sembilan Hakim Agung AS. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DHS, pembaruan sistem verifikasi SAVE akan langsung berlaku efektif, memungkinkan negara-negara bagian membersihkan daftar pemilih mereka dalam hitungan pekan sebelum pemungutan suara dimulai.