AS Peringati 25 Tahun Tragedi 11 September di Tengah Polarisasi Politik

WASHINGTON — Peringatan 25 tahun serangan teror 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat diwarnai oleh pemandangan simbolis yang mencerminkan terbelahnya lanskap politik Negeri Paman Sam. Momentum yang seperempat abad lalu menyatukan seluruh elemen bangsa kini justru menampilkan kontras tajam antara para elite politik dan kelompok kepemimpinan nasional.

Presiden Donald Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan resmi dari markas Departemen Pertahanan AS (Pentagon) di Arlington, Virginia. Pada saat yang sama, empat mantan presiden AS yang masih hidup—Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, dan Bill Clinton—memilih berkumpul secara terpisah di Ground Zero, New York, lokasi berdirinya menara kembar World Trade Center sebelum dihancurkan oleh kelompok teroris Al-Qaeda.

Dua Lokasi, Satu Simbol Perpecahan

Ketiadaan mantan presiden di sisi presiden petahana pada upacara resmi di Pentagon menjadi sorotan utama publik internasional. Pemisahan fisik antara seremoni di New York dan Washington ini dipandang para pengamat bukan sekadar kendala logistik, melainkan cerminan nyata dari erosi konsensus nasional yang telah terbangun selama dua dekade terakhir.

"Persatuan nasional pasca-serangan 11 September adalah salah satu momen paling solid dalam sejarah modern Amerika Serikat, namun konsensus itu perlahan terkikis oleh perang berkepanjangan dan polarisasi partisan yang kini mendalam."

Rangkaian peristiwa sejak pembajakan empat pesawat komersial oleh 19 militan Al-Qaeda pada 2001 silam tidak hanya mengubah doktrin keamanan global, tetapi juga memicu dinamika internal yang mengubah tatanan sosial-politik Amerika Serikat.

Kronologi Transformasi Politik AS Pasca-9/11

Perjalanan 25 tahun pascatragedi menunjukkan bagaimana trauma nasional bertransformasi menjadi fragmentasi ideologis melalui sejumlah fase penting:

1. Fase Konsensus Nasional (2001–2002): Gelombang solidaritas publik melonjak drastis dengan tingkat persetujuan publik terhadap Presiden George W. Bush melampaui 90 persen, disertai dukungan lintas partai di Kongres untuk pembentukan Department of Homeland Security dan pengesahan Patriot Act.
2. Eskalasi Konflik Luar Negeri (2003–2008): Invasi ke Irak pada 2003 memecah dukungan domestik dan internasional. Perdebatan mengenai legalitas perang, senjata pemusnah massal, dan biaya militer mulai memicu sentimen anti-intervensi dan ketidakpercayaan terhadap institusi intelijen.
3. Krisis Ekonomi dan Bangkitnya Populisme (2008–2016): Beban ekonomi dari perang berkepanjangan yang dikombinasikan dengan krisis finansial 2008 melahirkan gerakan populis di kedua sayap politik, mulai dari Tea Party di sayap kanan hingga Occupy Wall Street di sayap kiri.
4. Polarisasi Ekstrem dan Disinformasi (2016–Sekarang): Perbedaan pandangan mengenai imigrasi, peran institusi federal, serta kebijakan luar negeri bermutasi menjadi keterbelahan kultural yang tajam antarpemilih Republik dan Demokrat.

Tantangan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Demokrasi

Selain dampak fisik dan korban jiwa yang mencapai hampir 3.000 orang pada hari penyerangan, luka jangka panjang dari tragedi 9/11 termanifestasi dalam merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat, media arus utama, dan peradilan federal.

Berbagai program pengawasan massal, operasi militer asimetris di Timur Tengah, serta beban fiskal triliunan dolar telah memicu perdebatan sengit tentang prioritas nasional. Sebagian masyarakat kini memandang kebijakan luar negeri intervensif sebagai beban, sementara sentimen isolasionisme kian menguat di ranah perpolitikan domestik.

Di tengah suasana seremonial yang khidmat untuk menghormati para korban dan penyintas, peringatan 25 tahun 9/11 menegaskan kenyataan bahwa memulihkan kohesi sosial merupakan tantangan yang sama beratnya dengan upaya menjaga keamanan nasional dari ancaman eksternal.