Anindya Bakrie Tanggapi Mundurnya Perry Warjiyo, Soroti Masa Depan QRIS

Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons terukur atas pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang mengejutkan banyak pihak pada awal pekan ini. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, secara khusus menyoroti dampak potensial dari transisi kepemimpinan di bank sentral terhadap salah satu proyek transformasi digital paling strategis nasional, yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Warisan Digital yang Tak Tergantikan

Dalam pernyataan resminya, Anindya Bakrie menekankan bahwa masa jabatan Perry Warjiyo tidak hanya identik dengan stabilitas moneter, tetapi juga lompatan besar di ranah sistem pembayaran. “Kita tidak bisa mengabaikan kontribusinya yang mencetak sejarah,” ujar Bakrie. Transformasi digital yang digawangi mantan Gubernur BI itu telah mengubah wajah ekonomi kerakyatan melalui QRIS, yang kini menjadi tulang punggung transaksi tanpa uang tunai di lebih dari 30 juta merchant, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut catatan internal Kadin, adopsi QRIS tumbuh eksponensial sejak diluncurkan, melampaui target awal karena kemudahan dan standarisasi yang diusung. Bakrie menggambarkan Warjiyo sebagai arsitek inklusi keuangan modern yang berhasil menyatukan beragam aplikasi pembayaran di bawah satu bendera interoperabel. “Beliau bukan sekadar penjaga inflasi. Peninggalannya adalah ekosistem digital yang memberdayakan warung kopi hingga pasar tradisional untuk naik kelas,” tambahnya. Pernyataan ini sekaligus menepis narasi yang hanya mengaitkan kiprah Warjiyo semata dengan kebijakan suku bunga atau nilai tukar.

Kegalauan di Balik Apresiasi

Di balik pujian tersebut, Anindya Bakrie mengungkapkan adanya kegelisahan yang cukup mendalam di kalangan pelaku usaha, terutama terkait kelangsungan pengembangan QRIS pasca-Warjiyo. Ia mengaku telah menerima banyak pertanyaan dari asosiasi pengusaha daerah dan penyedia jasa pembayaran yang khawatir akan potensi stagnasi inovasi atau perubahan arah kebijakan. “Nasib QRIS tidak bisa digantungkan pada figur semata, tetapi sosok pengganti harus memiliki visi digital yang sama kuatnya,” tegas Bakrie.

Alasan di balik pengunduran diri Warjiyo, meski belum dijelaskan secara gamblang oleh yang bersangkutan, beredar luas di lingkaran bisnis dan parlemen. Isu yang mengemuka mencakup tekanan politik pasca-kritik tajam terhadap independensi BI dalam menjaga nilai tukar, serta dugaan perbedaan pandangan dengan pemangku kepentingan terkait rancangan digital rupiah. Bakrie menghindari spekulasi, namun menegaskan bahwa alasan personal atau institusional apa pun yang mendorong langkah mundur tersebut tidak boleh mengorbankan warisan digital yang telah dibangun dengan susah payah.

Stabilitas Ekonomi dan Transisi Kepemimpinan

Selain menyoroti nasib QRIS, Ketua Kadin juga mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu pasar keuangan. “Stabilitas ekonomi makro adalah prasyarat utama bagi iklim usaha yang sehat,” kata Bakrie. Ia mengingatkan bahwa selama masa jabatan Warjiyo, inflasi inti Indonesia terjaga di kisaran target dan cadangan devisa tetap tebal di tengah guncangan global. Kiprahnya meredam dampak pandemi dan gejolak geopolitik melalui bauran kebijakan moneter-fiskal menjadi bukti kapasitas BI yang tidak pantas diremehkan.

Anindya Bakrie mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera memilih calon Gubernur BI yang kredibel, memiliki rekam jejak di bidang ekonomi digital, serta mampu menjaga independensi lembaga. “Dunia tidak menunggu. Negara-negara tetangga sudah meluncurkan skema pembayaran lintas batas berbasis QR. Kalau transisi kita lambat dan tidak fokus, momentum QRIS sebagai pemimpin regional bisa hilang,” ujarnya penuh perhitungan.

Seruan untuk Jaminan Keberlanjutan

Kadin Indonesia, lanjut Bakrie, siap menjadi mitra strategis bagi bank sentral di bawah nakhoda baru untuk memastikan tidak ada kemunduran dalam agenda digitalisasi. Ia mengusulkan tiga poin kunci yang harus dijamin oleh Gubernur BI berikutnya: pertama, penguatan infrastruktur QRIS untuk transaksi lintas negara; kedua, pengembangan fitur keamanan dan privasi data yang lebih mutakhir; serta ketiga, percepatan perluasan ke segmen usaha ultra-mikro yang masih mengandalkan transaksi uang fisik.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka pada satu orang. Ini tentang nasib jutaan pedagang kecil yang baru merasakan nikmatnya inklusi keuangan digital. Kalau QRIS terhambat, mereka yang paling pertama terkena dampaknya,” ucap Bakrie menutup keterangannya dengan nada penuh penekanan. Pernyataan ini menjadi cerminan kekhawatiran bahwa birokratisasi dan tarik-menarik kepentingan politik dapat menghentikan laju revolusi pembayaran yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan adopsi QR code tercepat di Asia Tenggara.

Pengunduran diri Perry Warjiyo, kendati masih menyisakan sejumlah tanda tanya, telah membuka kembali diskusi strategis mengenai masa depan digitalisasi ekonomi nasional. Tekanan dari dunia usaha seperti yang disuarakan Kadin menjadi alarm bahwa pemimpin baru Bank Indonesia tidak hanya akan dihadapkan pada grafik inflasi dan rupiah, melainkan juga pada ekspektasi besar untuk meneruskan estafet transformasi yang telah menyentuh sendi-sendi ekonomi paling dasar.