Aljazair Putuskan Hubungan Diplomatik dengan UEA Akibat Tindakan Bermusuhan

Pemerintah Aljazair secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) setelah menuding Abu Dhabi melakukan serangkaian tindakan yang dinilai provokatif dan bermusuhan terhadap kepentingan nasional mereka. Keputusan tegas ini diambil menyusul kegagalan berbagai saluran komunikasi untuk meredakan ketegangan bilateral yang telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir.

Kementerian Luar Negeri Aljazair menegaskan bahwa eskalasi manuver kebijakan luar negeri UEA telah melampaui batas toleransi yang dapat diterima oleh kedaulatan negara Afrika Utara tersebut. Pemerintah Aljazair langsung memanggil Duta Besar UEA di Algiers guna menyampaikan nota diplomatik pemutusan hubungan sekaligus memberikan tenggat waktu singkat bagi sang diplomat untuk meninggalkan wilayah kedaulatannya.

"Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Abu Dhabi telah mencapai titik di mana tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan maupun ditoleransi. Aljazair telah menghabiskan seluruh sarana dan upaya diplomasi demi menjaga hubungan bilateral sebelum akhirnya mengambil keputusan ini," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Aljazair.

Langkah Cepat dan Pengusiran Diplomat

Dalam pertemuan di markas kementerian luar negeri di Algiers, Duta Besar UEA resmi menerima pemberitahuan langsung terkait pemutusan hubungan tersebut. Pemerintah Aljazair memberikan tenggat waktu 48 jam bagi diplomat tertinggi Abu Dhabi tersebut untuk segera angkat kaki dari wilayah Aljazair beserta staf diplomatik intinya.

Hingga laporan ini dirilis, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab belum mengeluarkan tanggapan resmi maupun pernyataan terbuka terkait keputusan drastis Algiers. Namun, retaknya relasi kedua negara anggota Liga Arab ini sejatinya telah dipicu oleh perselisihan geopolitik menahun yang terus meruncing di sejumlah kawasan konflik.

Sengketa Isu Israel dan Polemik Sahara Barat

Hubungan bilateral antara Aljazair dan Abu Dhabi kian memburuk sejak 2020, didorong oleh perbedaan fundamental dalam prinsip politik luar negeri. Aljazair secara konsisten menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel, memandang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai garis merah diplomasi yang tidak dapat dikompromikan.

Sebaliknya, UEA menjadi pelopor dalam kesepakatan Abraham Accords yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada 2020, yang kemudian diikuti pula oleh Maroko—rival utama kawasan bagi Aljazair. Langkah Abu Dhabi yang semakin mempererat hubungan keamanan dan ekonomi dengan Rabat dipandang Algiers sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas regional di Afrika Utara.

Perselisihan tersebut makin nyata dalam sengketa wilayah Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Posisi kedua negara saling bertentangan secara diametral:

• Dukungan Terbuka UEA terhadap Maroko: UEA secara formal mengakui klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dan bahkan telah mendirikan kantor konsulat jenderal di kota Laayoune.
• Sikap Aljazair Membela Front Polisario: Aljazair tetap konsisten memberikan dukungan politik, logistik, dan diplomatik kepada Front Polisario yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri serta kemerdekaan penuh bagi rakyat Sahrawi.

Persaingan Pengaruh di Kawasan Sahel

Selain isu Maghreb dan Timur Tengah, ketegangan antara Algiers dan Abu Dhabi turut dipicu oleh benturan kepentingan di kawasan Sahel. Pasca-gelombang kudeta militer di Mali, Niger, dan Burkina Faso, diplomasi Aljazair dengan tetangga-tetangga selatannya tersebut mengalami kemunduran signifikan.

Di saat bersamaan, UEA gencar memperluas penetrasi ekonomi, investasi infrastruktur, dan kemitraan keamanan dengan junta militer di negara-negara Sahel. Media resmi dan politisi Aljazair kerap menuduh Abu Dhabi berupaya melemahkan pengaruh strategis Aljazair di perbatasan selatannya serta menyulut instabilitas geopolitik di kawasan sabuk Afrika tersebut.

Keputusan Aljazair untuk memutuskan hubungan diplomatik ini diprediksi akan mengubah peta persekutuan regional di Dunia Arab dan Uni Afrika, sekaligus memperdalam polarisasi blok politik di kawasan Afrika Utara.