Algafry Rahman: Pengelolaan APBD Bangka Tengah 2025 Akuntabel dan Sesuai Aturan

KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2025 telah dikelola dengan akuntabel dan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan profesional.

Landasan Hukum dan Mekanisme Audit Internal

Algafry menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan, seluruh proses penyusunan APBD 2025 sudah mengikuti pedoman dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna menjamin konsistensi dan keterbukaan data.

Tak hanya itu, pihaknya secara berkala menggandeng Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan audit internal pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil audit tersebut langsung ditindaklanjuti apabila ditemukan kejanggalan administrasi. Laporan keuangan daerah tahunan juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kami menyambut baik setiap rekomendasi dari BPK sebagai masukan untuk perbaikan berkelanjutan," ujar Algafry.

Prioritas Pembangunan dan Alokasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, APBD Bangka Tengah difokuskan pada sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor infrastruktur, dana dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan kabupaten, jembatan, serta sistem drainase guna mengurangi titik banjir tahunan. Sementara di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas dan program jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera menjadi perhatian utama.

Bidang pendidikan juga mendapat porsi signifikan, meliputi bantuan operasional sekolah, beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta peningkatan sarana belajar di daerah terpencil. Algafry menekankan bahwa seluruh alokasi tersebut sudah melalui pembahasan panjang dengan DPRD dan telah memperoleh persetujuan bersama, sehingga seluruh eksekusi anggaran memiliki dasar hukum yang kuat.

Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka menjaga transparansi, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memantau realisasi APBD. Warga dapat mengakses data anggaran melalui situs resmi pemkab dan kanal informasi publik lainnya. Algafry juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang digelar dari tingkat desa hingga kabupaten. "Kami ingin agar masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam menentukan arah pembangunan daerahnya," katanya.

Disiplin Anggaran dan Sanksi Tegas

Bupati Algafry pun mewanti-wanti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak bermain-main dengan keuangan negara. Setiap belanja wajib disertai dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan, bagi pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan seperti penggelembungan harga (mark-up) atau proyek fiktif.

"Saya tidak akan mentoleransi tindakan koruptif sekecil apa pun. APBD ini uang rakyat, harus kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tegas Algafry. Unit pengawas internal pun diperintahkan untuk memperketat monitoring dan evaluasi secara real-time menggunakan teknologi digital guna meminimalisir celah penyalahgunaan.

Sinergi dengan DPRD dan Tantangan Ekonomi Daerah

Selain pengawasan internal, Algafry mengakui peran krusial DPRD Kabupaten Bangka Tengah dalam fungsi pengawasan anggaran. Sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan bersama. Menurutnya, kolaborasi ini memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran dan berdampak nyata.

Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, Bangka Tengah menghadapi fluktuasi harga komoditas unggulan seperti timah dan lada. Algafry mengakui bahwa tantangan ini mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga APBD 2025 disusun dengan postur yang hati-hati dan realistis. Efisiensi belanja menjadi kunci, tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Target WTP dan Harapan Kedepan

Dengan semua langkah pengelolaan yang sudah dijalankan, Algafry optimistis Kabupaten Bangka Tengah dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Di hadapan para pejabat daerah, ia menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi juga cerminan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang bersih. Prestasi ini akan menjadi indikator objektif bahwa pengelolaan APBD benar-benar akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kepercayaan publik adalah aset paling berharga. Kami akan terus menjaga integritas dan profesionalisme agar setiap tahapan pembangunan di Bangka Tengah berjalan dengan bersih dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga," pungkasnya.