Airlangga Buka Suara Soal Perpanjangan Insentif Kendaraan Listrik

Kepastian soal kelanjutan program insentif kendaraan listrik di Indonesia akhirnya terungkap setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara. Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji efektivitas kebijakan tersebut dan membuka peluang untuk memperpanjang, bahkan memperluas cakupan insentif.

Sinyal ini sangat dinantikan oleh pelaku industri otomotif dan konsumen, mengingat sejumlah insentif yang sudah berjalan, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik tertentu dan pembebasan bea masuk bagi kendaraan rakitan dalam negeri, akan segera berakhir pada akhir tahun ini. Kebijakan tersebut telah mendorong lonjakan penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) hingga lebih dari dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Evaluasi Menyeluruh

Airlangga Hartanto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk insentif benar-benar memberikan dampak terhadap pengembangan industri komponen dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan emisi karbon. Evaluasi sekarang hampir rampung,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu pertimbangan utama adalah tingkat komitmen investasi para produsen yang telah membangun pabrik di Indonesia. Pemerintah ingin agar pabrikan terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga mencapai target minimum 40 persen pada 2027 dan 60 persen pada 2030. Selama komitmen itu dipenuhi, insentif masih akan diberikan.

Perluasan Insentif

Tak hanya mobil listrik murni, opsi insentif bagi kendaraan hybrid dan komersial listrik seperti bus dan truk ringan juga mulai dibahas. Langkah ini didorong oleh potensi pengurangan konsumsi BBM yang lebih cepat di sektor logistik. Airlangga menyebut bahwa kajian bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sedang difinalisasi untuk memastikan bahwa insentif fiskal tidak memberatkan anggaran negara namun mampu mengakselerasi ekosistem elektrifikasi.

Di sisi lain, pemerintah berencana mengalihkan sebagian subsidi dari kendaraan konvensional menuju infrastruktur pengisian daya. Menurut peta jalan Kementerian ESDM, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus mencapai 10.000 unit pada tahun ini, naik dari hanya sekitar 3.000 unit saat ini. Insentif berupa pembebasan PPN untuk peralatan SPKLU dan tarif listrik khusus bagi operator akan menjadi pelengkap.

Respon Pelaku Usaha

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif sinyal perpanjangan insentif. Ketua Umum Gaikindo menyatakan bahwa kepastian kebijakan menjadi kunci bagi produsen untuk menjalankan rencana investasi jangka panjang dan menarik lebih banyak vendor komponen global. Tanpa kejelasan, risiko hengkangnya investasi ke negara tetangga yang menawarkan paket insentif lebih agresif, seperti Thailand dan Vietnam, dinilai cukup besar.

Pasar kendaraan listrik domestik sendiri menunjukkan tren menggembirakan. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) dan Gaikindo mencatat, penjualan wholesales mobil listrik pada kuartal pertama tahun ini mencapai 28.000 unit, atau sekitar 12 persen dari total penjualan nasional. Angka itu diprediksi dapat melonjak hingga 20 persen jika insentif diperpanjang dengan skema baru yang lebih sederhana.

Kompetisi Global

Air langit global juga menjadi pertimbangan. Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act dan Uni Eropa dengan Critical Raw Materials Act-nya telah menetapkan persyaratan asal komponen yang ketat untuk mendapatkan kredit pajak. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar dunia dan ekosistem baterai yang mulai terbentuk, berpeluang menjadi basis produksi yang memenuhi syarat tersebut. Untuk itu, Ailangga menekankan agar insentif tidak hanya diberikan kepada pembeli akhir, tetapi juga kepada sektor hulu seperti pabrik baterai dan smelter nikel berteknologi ramah lingkungan. “Kita harus menjadi bagian dari rantai pasok global, bukan sekadar pasar. Insentif adalah alat untuk naik kelas, bukan sekadar memberi diskon,” kata Airlangga.

Penutup

Meski begitu, belum ada tanggal pasti pengumuman resmi. Airlangga hanya memastikan bahwa detail kebijakan akan diumumkan sebelum masa berlaku insentif saat ini habis. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bersabar dan tetap optimistis.

Dengan kombinasi insentif fiskal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan TKDN, pemerintah berharap target satu juta kendaraan listrik mengaspal pada 2030 dapat tercapai. Langkah ini sekaligus menjadi salah satu pilar menuju Net Zero Emission 2060 sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.