AHY: Dewas Danantara Sepakat Pengelolaan Whoosh Beralih ke Kemenkeu

PATOKAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara telah mencapai kesepakatan mengenai masa depan pengelolaan kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penanganan proyek transportasi berkecepatan tinggi itu akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keputusan ini menjadi titik terang setelah berbulan-bulan wacana penyelesaian beban keuangan Whoosh menggantung tanpa kepastian. Sebelumnya, berbagai opsi berkembang di ruang publik, mulai dari penyerahan pengelolaan kepada Danantara selaku badan pengelola investasi negara, hingga intervensi langsung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

AHY menuturkan, kesepakatan yang lahir dari rapat Dewas Danantara merupakan hasil pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan kereta cepat serta kesehatan keuangan badan usaha yang terlibat di dalamnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga operasional Whoosh tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh proses transisi pengelolaan yang akan berlangsung.

Beban Keuangan yang Menjadi Pekerjaan Rumah

Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium badan usaha milik negara Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International. Proyek yang mulai beroperasi komersial pada Oktober 2023 itu mengalami pembengkakan biaya hingga menembus sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melampaui perkiraan awal pembangunannya.

Pembengkakan biaya tersebut ditutup melalui pembiayaan utang, antara lain dari China Development Bank, sehingga konsorsium menanggung kewajiban cicilan pokok dan bunga dalam jumlah besar setiap tahun. Beban itu paling terasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemegang saham terbesar konsorsium, yang harus menanggung porsi kewajiban sesuai kepemilikan sahamnya.

Kondisi tersebut memicu perdebatan panjang mengenai skema paling tepat untuk menyelamatkan proyek strategis nasional ini. Sejumlah kalangan menilai penyelesaian melalui instrumen fiskal lebih masuk akal karena kereta cepat membawa manfaat publik yang luas, sementara pendapatan tiket dinilai belum mampu menutup seluruh kewajiban finansial yang harus dibayarkan.

Dari Wacana Danantara ke Tangan Kemenkeu

Danantara, badan pengelola investasi yang dibentuk pemerintah untuk mengonsolidasikan aset dan dividen BUMN, sempat disebut sebagai kandidat utama penampung persoalan Whoosh. Wacana itu mengemuka seiring rencana besar konsolidasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah payung Danantara.

Namun, rapat Dewan Pengawas Danantara akhirnya menetapkan arah yang berbeda. Forum tersebut sepakat bahwa pengambilalihan Whoosh lebih tepat dijalankan oleh Kemenkeu. Dengan skema ini, penyelesaian kewajiban keuangan kereta cepat berpotensi ditangani melalui mekanisme keuangan negara, baik berupa penyertaan modal, penjadwalan ulang utang, maupun instrumen fiskal lain yang akan dirumuskan lebih lanjut.

AHY memastikan koordinasi antarlembaga akan terus dilakukan agar proses transisi berjalan tertib dan sesuai koridor tata kelola yang baik. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan publik serta mitra internasional selama proses pengambilalihan berlangsung.

Keberlanjutan Layanan Jadi Prioritas

Sejak diresmikan, Whoosh mencatat tren penumpang yang terus tumbuh dan menjadi ikon baru konektivitas Jakarta–Bandung. Pemerintah menilai keberadaan kereta cepat memiliki nilai strategis, baik dari sisi mobilitas masyarakat, pengembangan kawasan di sekitar stasiun, maupun penguatan citra infrastruktur nasional di mata dunia.

Karena itu, apa pun skema pengelolaan yang dipilih, pemerintah menegaskan layanan kepada penumpang tidak boleh terganggu. Jadwal perjalanan, aspek keselamatan, dan standar pelayanan dipastikan tetap menjadi prioritas utama selama masa transisi pengelolaan berjalan.

Ke depan, Kemenkeu bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyiapkan rincian teknis pengambilalihan, termasuk struktur pendanaan dan tata kelola pasca-transisi. Pemerintah berharap langkah ini menjadi fondasi penyelesaian yang menyeluruh atas persoalan keuangan Whoosh, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan jaringan kereta cepat di masa mendatang.