833 Dapur Permanen MBG Ditutup Diam-diam, Sudaryono Ungkap Akar Masalah

Gelombang penutupan dapur permanen dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengejutkan banyak pihak. Badan Gizi Nasional (BGN) secara diam-diam telah menghentikan operasional 833 unit dapur yang semestinya menyuplai makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan di berbagai daerah. Penutupan yang tidak diumumkan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keberlanjutan program unggulan pemerintah tersebut. Pemerhati kebijakan pangan, Sudaryono, menyebut bahwa kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan buah dari perencanaan yang terburu-buru dan minim evaluasi.

Kronologi Penutupan Tanpa Pemberitahuan

Berdasarkan data internal yang beredar di kalangan lembaga pengawas, BGN mulai melakukan penutupan secara bertahap sejak awal tahun 2026. Dari total lebih dari 1.500 dapur permanen yang dibangun di seluruh Indonesia, sekitar 833 di antaranya dihentikan operasinya. Wilayah yang paling terdampak meliputi pulau Jawa bagian tengah dan timur, serta sejumlah titik di Sumatera dan Sulawesi. Ironisnya, banyak kepala sekolah dan pemerintah daerah setempat yang baru mengetahui penutupan tersebut setelah pasokan makanan tidak lagi tiba di lokasi tujuan. Para siswa yang biasanya menerima kotak makanan bergizi terpaksa kembali mengandalkan bekal pribadi atau jajanan di luar sekolah, yang kualitasnya jauh dari standar gizi yang diharapkan. Penghentian pasokan terjadi secara bertahap namun terselubung; BGN tidak pernah mengeluarkan keterangan resmi, bahkan hingga berita ini diturunkan.

Ketidakjelasan ini sempat memicu kericuhan kecil di beberapa komunitas, tetapi BGN memilih untuk tidak memberikan penjelasan terbuka. Sikap tertutup tersebut justru memantik spekulasi publik, mulai dari kekurangan anggaran hingga dugaan adanya penyalahgunaan dana. Spekulasi pun berkembang liar di media sosial, dengan tagar #MBGGagal sempat trending di platform X, menandakan kekecewaan publik yang meluas. Hingga akhirnya, Sudaryono, selaku analis kebijakan yang sejak awal mengkritik desain program MBG, turun tangan memberikan paparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.

Penyebab Utama Menurut Sudaryono

Sudaryono membeberkan tiga akar permasalahan yang menjadi biang kerok ambruknya ratusan dapur MBG. Pertama, kesalahan pemilihan lokasi. Banyak dapur dibangun di area yang tidak memiliki akses mudah ke sumber bahan baku segar. Padahal, program MBG mewajibkan penggunaan produk pertanian lokal. Alhasil, biaya logistik pengadaan sayur, daging, dan telur membengkak hingga 40 persen di atas pagu anggaran. Kedua, sistem distribusi yang tidak terintegrasi. Sebanyak 60 persen dapur yang tutup tidak memiliki kendaraan rantai dingin yang memadai, sehingga makanan sering rusak sebelum tiba di sekolah penerima. Dalam banyak kasus, nasi dan lauk-pauk terpaksa dibuang karena tidak layak konsumsi. Tak jarang, pihak sekolah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pengganti dari warung setempat, menggerus anggaran operasional mereka yang sudah minim. Kondisi ini menambah beban finansial sekolah-sekolah yang sebenarnya sangat bergantung pada program MBG.

Penyebab ketiga yang paling krusial, menurut Sudaryono, adalah tidak adanya mekanisme pengawasan partisipatif. Program MBG sejak awal dirancang secara sentralistis. Pengelola dapur tidak melibatkan tokoh masyarakat atau pemerintah desa, sehingga ketika masalah muncul—seperti pedagang lokal yang menolak pasokan dengan harga murah—tidak ada jalur koordinasi yang cepat. “Ini persoalan klasik dari program top-down. Ketika ada kendala di lapangan, para pengelola di tingkat pusat tidak tahu, lalu solusinya adalah memperbanyak laporan administratif yang akhirnya hanya menjadi tumpukan kertas,” jelas Sudaryono dalam sebuah diskusi kebijakan publik pekan ini.

Dampak Sosial dan Psikologis di Kalangan Penerima

Penutupan serentak ini tidak hanya menyisakan persoalan gizi, tetapi juga goncangan psikologis bagi anak-anak yang telah terbiasa mendapatkan menu sehat setiap hari. Di Kabupaten Malang, misalnya, seorang guru sekolah dasar menceritakan bahwa murid-muridnya mulai bertanya mengapa “kotak ajaib” yang biasanya datang pada pukul 09.00 pagi tiba-tiba berhenti. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga dengan ketahanan pangan rendah, yang mengandalkan MBG sebagai sumber energi utama sebelum belajar. Kini, angka ketidakhadiran di sekolah tersebut meningkat 15 persen karena anak-anak memilih tinggal di rumah ketika tidak ada jaminan makan siang.

Selain itu, lapangan kerja bagi ratusan tenaga masak dan petugas distribusi turut lenyap. Program MBG semula dijanjikan mampu menyerap tenaga kerja lokal di setiap titik dapur. Kini, dengan 833 dapur yang mati, sekitar 4.000 pekerja informal kehilangan pendapatan tetap mereka. Mereka yang sebelumnya mendapat penghasilan rutin dari memasak dan mengantar paket MBG kini harus banting setir menjadi buruh serabutan dengan pendapatan tidak menentu. Alih-alih memberdayakan ekonomi desa, penutupan ini justru menambah daftar panjang problematika sosial di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat.

Tanggapan BGN dan Peta Jalan Restrukturisasi

Setelah gelombang kritik membanjiri ruang publik, BGN akhirnya buka suara melalui konferensi pers virtual. Kepala BGN menyatakan bahwa penutupan bersifat sementara dan menjadi bagian dari restrukturisasi besar-besaran program MBG. Pihaknya mengklaim telah melakukan audit menyeluruh dan akan menggantikan dapur permanen yang tidak efisien dengan model dapur keliling berbasis digital. Dapur keliling ini dijadwalkan beroperasi mulai triwulan IV 2026 dengan mengusung konsep cloud kitchen yang terintegrasi dengan platform pemesanan daring. Strategi ini, klaim BGN, akan memangkas biaya tetap dan memastikan kontrol kualitas yang lebih ketat.

Namun, Sudaryono meragukan efektivitas langkah tersebut. Ia menyoroti bahwa akar masalah bukan pada status tetap atau bergeraknya sebuah dapur, melainkan pada fundamental perencanaan yang tidak membumi. “Mau dapurnya digerakkan ke mana pun, selama tidak ada sinergi dengan rantai pasok lokal dan kemauan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat, hasilnya akan sama saja. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar proyek infrastruktur menjadi gerakan sosial pangan yang nyata,” tegasnya.

Publik kini menunggu realisasi janji BGN. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah memanggil pimpinan BGN untuk menjelaskan audit keuangan program MBG, khususnya terkait anggaran pembangunan 833 dapur yang kini mangkrak. Sejauh ini, BGN belum merilis laporan terperinci. Sementara itu, para orang tua dan pendidik berharap agar kekacauan ini tidak terulang dan agar hak atas makanan bergizi bagi anak-anak bukan sekadar slogan politik, melainkan kenyataan yang bisa diakses setiap hari di seluruh penjuru negeri. Masyarakat sipil pun mendesak agar audit dilakukan oleh pihak independen, bukan internal BGN, untuk memastikan transparansi yang sesungguhnya.