833 Dapur MBG Ditutup Tanpa Publikasi, Sudaryono Bongkar Penyebab Utamanya

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) secara diam-diam telah menutup 833 dapur permanen yang selama ini menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan massal yang tidak diumumkan secara terbuka ini akhirnya terkuak setelah anggota Komisi IX DPR RI, Sudaryono, mengungkap akar masalah di balik kebijakan tersebut dalam sebuah rapat dengar pendapat di Senayan, Rabu (15/7).

Penutupan Tanpa Pemberitahuan

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa ratusan dapur yang tersebar di berbagai daerah itu sudah tidak beroperasi sejak awal triwulan kedua 2026. Tidak ada siaran pers resmi dari BGN, sehingga publik dan para pemangku kepentingan baru mengetahui setelah muncul laporan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat yang menyebut pasokan makanan bergizi untuk peserta didik tiba-tiba terhenti. Beberapa di antaranya bahkan dialihkan ke katering lokal tanpa pemberitahuan tertulis.

Sudaryono, yang membidangi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial, membenarkan bahwa penutupan itu terjadi. Ia menyebut temuan ini sebagai bagian dari hasil pengawasan lapangan yang dilakukan bersama timnya selama sebulan terakhir. “Kami mendapati 833 titik dapur permanen yang sudah tidak berfungsi. Ini bukan angka kecil,” ujarnya.

Akar Masalah: Perencanaan Terburu-buru

Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu, biang keladi utama penutupan adalah buruknya kualitas perencanaan saat program MBG digulirkan pada awal 2025. “Banyak dapur dibangun tanpa studi kelayakan yang memadai. Lokasinya ada yang terlalu dekat satu sama lain, sehingga terjadi tumpang tindih distribusi. Ada pula yang dibangun di daerah dengan jumlah penerima manfaat sangat minim, malah jauh dari konsentrasi sekolah,” terangnya.

Ia menambahkan, pembangunan dapur-dapur itu sebagian besar dikerjakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme penunjukan langsung. Akibatnya, kontrol mutu lemah. Beberapa dapur permanen yang sudah berdiri megah ternyata tidak memenuhi standar higienitas dan dilengkapi peralatan masak yang tidak memadai. “Ini yang saya sebut perencanaan asal jadi. Anggaran sudah dikucurkan, tapi outputnya tidak sesuai ekspektasi,” tegas Sudaryono.

Evaluasi dan Pengakuan BGN

Kepala BGN, Retno Marsudi, dalam keterangan terpisah akhirnya mengakui bahwa pihaknya memang tengah melakukan rasionalisasi dapur MBG. Ia menyebut penutupan tersebut sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas kinerja 1.200 dapur permanen yang tersebar di 34 provinsi. “Dari hasil audit internal dan laporan masyarakat, kami identifikasi bahwa 833 dapur tidak efisien secara operasional. Ada yang utilisasinya di bawah 60 persen, ada yang biaya produksi per porsinya melampaui pagu yang ditetapkan,” jelas Retno.

Meski demikian, Retno membantah bahwa penutupan ini berjalan diam-diam. Ia mengatakan BGN telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah terdampak. Namun, ia mengakui bahwa komunikasi publik memang belum optimal. “Kami fokus agar transisi ini tidak mengganggu distribusi makanan ke anak-anak. Untuk sementara, operasional dialihkan ke dapur terdekat yang masih berfungsi atau ke UMKM pangan setempat yang sudah dikurasi,” tambahnya.

Dugaan Pemborosan Anggaran

Sesi rapat yang berlangsung hangat itu juga menyinggung potensi kerugian negara. Sudaryono mempertanyakan nasib aset tetap berupa bangunan dan peralatan dapur yang kini menganggur. “Setiap dapur diperkirakan menelan biaya konstruksi dan pengadaan sekitar Rp350 juta. Jika dikalikan 833 unit, nilainya fantastis. Apakah ini akan dilelang, dimanfaatkan untuk kegiatan lain, atau dibiarkan menjadi monumen kegagalan?” sindirnya.

Ia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek pembangunan dapur permanen MBG secara keseluruhan. “Jangan sampai ada indikasi penggelembungan harga atau praktik kongkalikong yang merugikan keuangan negara. Rakyat butuh transparansi,” ucap Sudaryono dengan nada tegas.

Dampak pada Penerima Manfaat

Meski penutupan ini menimbulkan kegaduhan di kalangan orang tua siswa dan tenaga pendidik, BGN menjamin bahwa hak anak-anak atas makanan bergizi tetap terpenuhi. Retno mengeklaim tingkat kepuasan penerima manfaat justru meningkat pascarasionalisasi, karena dapur yang tersisa kini beroperasi dengan standar lebih ketat dan pengawasan yang diperkuat.

Di sisi lain, serikat guru di beberapa daerah melaporkan adanya keterlambatan distribusi hingga tiga hari selama masa transisi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta BGN segera mempublikasikan daftar sekolah yang terdampak dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. “Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari buruknya tata kelola program,” ujar Ketua YLKI, Tulus Abadi.

Masa Depan Program MBG

Terlepas dari polemik, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa rasionalisasi ini merupakan bagian dari transformasi menuju model yang lebih berkelanjutan. Ke depan, BGN akan lebih mengandalkan dapur satelit berbasis komunitas dan kemitraan dengan UMKM pangan.

Sudaryono pun mengapresiasi langkah korektif tersebut, namun mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti pada penutupan saja. “Harus ada sanksi bagi kontraktor dan konsultan yang terbukti lalai. Jangan sampai problem yang sama terulang pada program-program strategis lainnya,” pungkasnya.

Saat berita ini diturunkan, situs resmi BGN belum menampilkan rincian daftar 833 dapur yang ditutup. Publik pun masih menanti langkah nyata berikutnya dari pemerintah.