30 Tahun Tragedi Kudatuli, Desakan Penyelidikan Projustisia untuk Keadilan

Memasuki tahun ketiga puluh sejak tragedi berdarah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ingatan publik akan peristiwa Kudatuli kembali mencuat. Lebih dari sekadar kenangan, momentum ini dijadikan panggung oleh berbagai elemen masyarakat untuk kembali menggugat komitmen negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Salah satu suara paling lantang datang dari organisasi pemantau hak asasi global, Amnesty International, yang mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera memulai penyelidikan projustisia guna membongkar tabir gelap insiden 27 Juli 1996 tersebut.

Tragedi yang dikenang sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) itu merupakan salah satu lembaran hitam era Orde Baru. Bermula dari penyerbuan ke markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro oleh massa pendukung yang terafiliasi dengan pemerintah saat itu, bentrokan tak terelakkan terjadi. Aksi kekerasan tersebut menelan korban jiwa, puluhan orang dilaporkan hilang secara paksa, dan banyak lainnya mengalami penyiksaan. Peristiwa itu menjadi titik balik yang kian menggerus legitimasi rezim otoriter dan membuka jalan bagi gerakan reformasi dua tahun kemudian. Namun, di balik perjalanan sejarah, sebagian besar korban belum mendapatkan keadilan yang mereka idamkan.

Kilas Balik Kelam yang Membekas

Pada hari itu, suhu politik Jakarta memanas seiring dengan konflik internal PDI yang dipicu oleh intervensi kekuasaan. Markas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri diserang oleh sekelompok orang yang diduga kuat merupakan alat kekuasaan untuk memecah belah oposisi. Gedung tersebut luluh lantak, sementara para pendukung Megawati berusaha mempertahankannya. Akibatnya, setidaknya lima orang tewas, 23 orang hilang, dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagian besar korban berasal dari kalangan aktivis prodemokrasi. Tragedi ini bukan sekadar bentrok fisik, melainkan puncak intimidasi sistematis terhadap suara kritis yang mencoba melawan cengkeraman pemerintahan Soeharto.

Setelah tiga puluh tahun, luka itu masih menganga. Keluarga korban terus bertanya-tanya tentang nasib orang-orang yang hilang, sementara mereka yang selamat masih diliputi trauma. Tidak ada satu pun dalang utama yang berhasil diadili melalui pengadilan kriminal. Laporan-laporan resmi dan dokumen HAM hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa tindakan konkret. Kondisi inilah yang memicu kembali tuntutan agar mekanisme hukum diaktifkan secara serius, bukan sekadar formalitas administratif.

Mengapa Penyelidikan Projustisia Mendesak?

Amnesty International, dalam pernyataan terbarunya, menekankan bahwa Komnas HAM tidak boleh lagi terjebak dalam siklus penyelidikan yang berujung pada rekomendasi tanpa eksekusi. Organisasi itu mendorong dibukanya penyelidikan projustisia—sebuah istilah yang mengacu pada proses pengumpulan bukti secara ketat dan terstruktur untuk kepentingan penuntutan pidana di pengadilan. Ini berbeda dengan penyelidikan biasa yang sering kali berhenti pada tahap klarifikasi atau inventarisasi pelanggaran. Jika langkah ini ditempuh, hasilnya dapat langsung digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membawa tersangka ke meja hijau. Desakan ini muncul karena Komnas HAM, sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat penyelidikan pelanggaran HAM berat, diyakini memiliki kewenangan tersebut.

Dalam kasus Kudatuli, penyelidikan awal sudah pernah dilakukan, tetapi tidak pernah beranjak ke tahap projustisia. Akibatnya, rantai impunitas tetap kokoh selama tiga dekade. Amnesty International mengingatkan bahwa penundaan yang berkepanjangan hanya akan menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Momentum 30 tahun harus menjadi titik balik, bukan sekadar seremoni peringatan.

Lebih jauh, penyelidikan projustisia juga merupakan ujian bagi komitmen pemerintah saat ini terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang seharusnya mampu menjerat pelaku pelanggaran berat di masa lalu. Namun, tanpa kemauan politik yang kuat, payung hukum tersebut seolah menjadi macan ompong. Aktivis HAM menilai bahwa membuka penyelidikan projustisia untuk Kudatuli akan menjadi sinyal positif bahwa era baru penegakan HAM benar-benar dimulai.

Harapan di Tengah Jalan Terjal

Bagi para korban dan keluarga mereka, tiga puluh tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menanti kejelasan. Setiap tahun, di setiap peringatan, mereka hanya mendapati janji dan simpati tanpa hasil nyata. Kini, dengan tekanan dari komunitas internasional dan jaringan masyarakat sipil, secercah harapan kembali muncul. Penyelidikan projustisia bukan hanya tentang menghukum masa lalu, tetapi juga tentang memastikan bahwa kekerasan serupa tidak akan terulang. Prinsip non-repetisi menjadi esensial dalam konteks ini: negara harus memberikan jaminan bahwa kekuatan militer atau kelompok sipil tidak akan lagi digunakan sebagai alat penindasan politik.

Sementara itu, Komnas HAM hingga berita ini diturunkan belum memberikan respons resmi atas seruan Amnesty International. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa lembaga tersebut tengah mengkaji sejumlah kasus lama yang berpotensi dibuka kembali melalui mekanisme projustisia. Publik berharap bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli kali ini tidak hanya diisi dengan karangan bunga dan doa, melainkan juga dengan langkah nyata yang membawa Indonesia selangkah lebih dekat pada keadilan yang sesungguhnya. Tanpa tindakan tegas, kenangan tentang Kudatuli hanya akan menjadi cerita kelam yang terus berulang dalam buku sejarah tanpa penyelesaian.